Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), pada Tahun Anggaran 2025 tercatat sejumlah pengadaan dengan nilai yang cukup besar, di antaranya pengadaan pakaian dinas dan pakaian adat senilai Rp322,9 juta, peralatan audio berupa wireless microphone sebesar Rp234,7 juta, belanja tim pakar dan hubungan masyarakat sekitar Rp323,8 juta, kegiatan reses aspirasi masyarakat Rp460,8 juta, koordinasi dan konsultasi Rp830 juta, serta pengadaan alat pendingin senilai Rp50 juta.
Sementara itu, pada Tahun Anggaran 2026, alokasi anggaran tercatat tersebar pada ratusan paket kegiatan dengan berbagai jenis belanja. Salah satu yang menjadi perhatian adalah anggaran souvenir atau cendera mata sebesar Rp900 juta, yang dalam dokumen dihitung berdasarkan kebutuhan kegiatan reses.
Selain itu, terdapat pula sejumlah pos belanja konsumsi rapat, jamuan tamu, dan kegiatan lainnya yang jika diakumulasikan mencapai miliaran rupiah. Belanja perjalanan dinas juga muncul dalam berbagai paket kegiatan dengan nilai yang bervariasi, mulai dari ratusan juta hingga lebih dari satu miliar rupiah.
Pengadaan pakaian dinas kembali dianggarkan pada 2026 dengan nilai sekitar Rp324,9 juta. Di samping itu terdapat belanja mebel, peralatan studio, jasa tenaga ahli, jasa publikasi, tenaga administrasi, hingga kegiatan pelatihan yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
Besarnya anggaran tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait urgensi, efektivitas, serta transparansi penggunaannya, terutama ketika sebagian warga masih menghadapi dampak pascabencana dan membutuhkan percepatan pemulihan infrastruktur maupun pelayanan dasar.
Seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, pemerintah dan DPRK perlu memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan dugaan adanya pemborosan maupun penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.
"Publik berhak mengetahui secara rinci bagaimana setiap rupiah uang daerah digunakan. Transparansi menjadi penting agar tidak muncul kecurigaan di tengah masyarakat," ujarnya.
Selain mempertanyakan anggaran souvenir, masyarakat juga meminta penjelasan mengenai rincian pelaksanaan perjalanan dinas, hasil kegiatan pelatihan, penggunaan jasa tenaga ahli, serta dasar pengadaan pakaian dinas yang kembali dianggarkan pada tahun berikutnya.
Masyarakat turut mendorong agar seluruh dokumen perencanaan dan realisasi anggaran dipublikasikan secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
Di sisi lain, sejumlah elemen masyarakat juga meminta Bupati Pidie Jaya melakukan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran Sekretariat DPRK. Mereka turut mendorong BPK RI serta aparat penegak hukum melakukan audit apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Sekretariat DPRK Pidie Jaya terkait berbagai sorotan tersebut. Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi guna memberikan ruang bagi penjelasan dari pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.(Ak)
