Kondisi tersebut memunculkan desakan agar BRA segera membuka informasi perencanaan dan pengadaan kepada masyarakat. Transparansi dinilai penting karena anggaran yang dikelola merupakan uang negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, tidak dipublikasikannya suatu informasi pengadaan di SIRUP tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Dugaan penyimpangan maupun kerugian negara tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan audit oleh lembaga yang berwenang.
Sorotan terutama diarahkan pada rincian kegiatan swakelola, nilai anggaran, mekanisme pelaksanaan, pihak yang terlibat, serta dasar penetapan harga. Publik juga mempertanyakan bagaimana pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut dilakukan.
Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Dengan data yang dapat diakses publik, masyarakat dapat ikut mengawasi apakah kegiatan benar-benar dilaksanakan, apakah nilai pengadaannya wajar, serta apakah hasil pekerjaan sesuai dengan anggaran yang dibelanjakan.
Diminta Buka Rincian Anggaran
Sejumlah pertanyaan publik kini mengemuka: untuk kegiatan apa saja anggaran swakelola tersebut dialokasikan, berapa nilai masing-masing kegiatan, siapa pelaksananya, bagaimana mekanisme penetapannya, dan apakah seluruh belanja telah sesuai dengan ketentuan pengadaan pemerintah.
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena BRA memiliki mandat yang berkaitan dengan proses reintegrasi dan pemulihan masyarakat terdampak konflik Aceh.
Karena itu, pengelolaan anggaran BRA tidak hanya menyangkut aspek administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga yang membawa mandat pemulihan pascakonflik.
Gubernur Aceh Didesak Tidak Diam
Sorotan juga diarahkan kepada Pemerintah Aceh, khususnya Gubernur Aceh sebagai pimpinan pemerintahan daerah.
Publik meminta adanya penjelasan mengenai mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan anggaran BRA serta langkah yang akan ditempuh apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.
Gubernur juga didesak memastikan seluruh perangkat daerah dan lembaga terkait menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Jika memang tidak terdapat persoalan dalam pengelolaan anggaran tersebut, keterbukaan dokumen justru dinilai dapat menjadi cara paling efektif untuk menjawab kecurigaan publik.
Sebaliknya, apabila audit nantinya menemukan penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
BPK dan APH Diminta Periksa
Untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh dan aparat penegak hukum (APH) didesak melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi awal pelanggaran.
Pemeriksaan dapat mencakup dokumen perencanaan, kontrak atau dokumen pelaksanaan swakelola, bukti pembayaran, pertanggungjawaban kegiatan, kewajaran harga, hingga kesesuaian antara anggaran dan realisasi di lapangan.
Langkah tersebut penting agar tudingan mengenai dugaan penyimpangan tidak berhenti sebagai polemik politik atau pemberitaan semata, tetapi dapat diuji berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan resmi.
Transparansi Menjadi Kunci
Publik pada akhirnya hanya meminta satu hal: keterbukaan.
BRA diminta mempublikasikan informasi anggaran dan pengadaan yang memang wajib diumumkan sesuai ketentuan, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana uang negara digunakan.
Di tengah tuntutan penyelesaian berbagai persoalan reintegrasi Aceh, pengelolaan anggaran BRA semestinya dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Jika anggaran tersebut bersih dan seluruh prosesnya sesuai aturan, keterbukaan akan memperkuat kepercayaan masyarakat. Namun jika ditemukan penyimpangan, maka audit dan proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Kini pertanyaannya bukan hanya berapa besar anggaran swakelola BRA 2026, tetapi sejauh mana pemerintah berani membuka dan mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat kepada publik.(Ak)
