Sorotan terutama menyangkut penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disebut tidak melibatkan perwakilan wali siswa dan pengurus komite sekolah. Selain itu, realisasi penggunaan Dana BOS Tahap I Tahun 2026 disebut tidak dipublikasikan melalui papan informasi yang mudah diakses masyarakat.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari anggaran negara.
RKAS Dipertanyakan
Pihak yang menyoroti persoalan tersebut mempertanyakan proses penyusunan RKAS di SMA Negeri 1 Gandapura. Menurut informasi yang disampaikan, perencanaan anggaran dilakukan tanpa keterlibatan wali siswa maupun komite sekolah.
Padahal, keterbukaan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran diperlukan agar setiap program dan belanja sekolah dapat diketahui serta diawasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Minimnya keterlibatan dan akses informasi dinilai dapat menyulitkan masyarakat untuk memastikan apakah alokasi anggaran benar-benar sesuai kebutuhan sekolah.
Realisasi Dana BOS Disebut Tidak Dipublikasikan
Sorotan juga diarahkan pada tidak ditemukannya papan informasi mengenai realisasi penggunaan Dana BOS Tahap I Tahun 2026 di lokasi yang mudah dilihat wali siswa dan masyarakat.
Tidak tersedianya informasi publik mengenai penggunaan anggaran membuat masyarakat kesulitan mengetahui besaran dana yang diterima sekolah, program yang dibiayai, serta jenis belanja yang telah direalisasikan.
Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan semangat keterbukaan pengelolaan anggaran publik. Namun, dugaan pelanggaran maupun penyimpangan penggunaan dana tetap memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak yang berwenang.
Rawan Penyimpangan Jika Pengawasan Lemah
Keterbukaan anggaran menjadi salah satu instrumen penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Ketika proses perencanaan dan realisasi tidak mudah diakses, ruang pengawasan publik menjadi terbatas.
Karena itu, dugaan ketidaktransparanan di SMA Negeri 1 Gandapura perlu dijawab dengan data dan penjelasan resmi dari pihak sekolah, bukan sekadar asumsi.
Yang perlu diperiksa antara lain kesesuaian RKAS dengan realisasi belanja, bukti transaksi, harga barang dan jasa, serta keberadaan fisik kegiatan atau barang yang dilaporkan menggunakan Dana BOS.
Jika seluruh penggunaan anggaran dapat dibuktikan sesuai ketentuan, maka pihak sekolah memiliki ruang untuk menjelaskan dan membuka data tersebut kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, aparat pengawas harus menindaklanjutinya sesuai aturan.
Kadisdik Aceh Diminta Tidak Diam
Kepala Dinas Pendidikan Aceh diminta merespons persoalan tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap tata kelola Dana BOS di SMA Negeri 1 Gandapura.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah proses penyusunan RKAS telah sesuai ketentuan, apakah mekanisme pelibatan pihak terkait telah dijalankan, serta apakah realisasi Dana BOS Tahap I Tahun 2026 didukung dokumen dan bukti pengeluaran yang sah.
Pihak yang menyoroti persoalan itu juga meminta Dinas Pendidikan Aceh memberikan penjelasan mengenai alasan tidak dipublikasikannya informasi anggaran dan realisasi Dana BOS kepada masyarakat.
Dana BOS merupakan anggaran publik yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari pengawasan agar dana pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan peserta didik.
Hingga berita ini ditulis, pihak SMA Negeri 1 Gandapura maupun Dinas Pendidikan Aceh belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.
Catatan redaksi: Seluruh dugaan dalam berita ini merupakan informasi yang perlu dikonfirmasi dan dibuktikan melalui pemeriksaan resmi. Pihak yang disebut memiliki hak memberikan klarifikasi dan tanggapan.(Ak)
