Lisa Agustin
Aktivis Muslimah
Kasus rekayasa foto sejumlah siswi SMK Negeri di Samarinda menjadi alarm keras bagi kita semua. Aksi tak terpuji seorang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Samarinda mendadak gempar. Bagaimana tidak, foto teman-teman sekelasnya yang semula mengenakan seragam sekolah lengkap, nekat diedit menjadi tanpa busana (bugil) menggunakan aplikasi pemrosesan gambar.
Terbongkarnya ulah jahat tersebut diungkapkan oleh Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC-PPA) Kaltim, Rina Zainun. Menurut Rina, kasus ini berawal dari unggahan mantan pacar terduga pelaku di medsos yang mengisyaratkan adanya manipulasi foto siswi di sekolah tersebut. (sapos.co.id, 3/8/2026)
Teknologi Berbasis Sekulerisme
Teknologi hanyalah alat. Ia dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan, mempercepat komunikasi, mengembangkan ilmu pengetahuan, bahkan menjadi sarana dakwah. Namun alat yang sama dapat digunakan untuk melakukan penghinaan, penipuan, pelecehan, hingga merusak kehormatan seseorang.
Persoalannya bukan semata-mata seberapa canggih teknologinya, tetapi siapa yang menggunakannya dan nilai apa yang menjadi pengendali penggunaannya. Di sinilah persoalan menjadi lebih serius.
Seorang pelajar mungkin memiliki akses terhadap aplikasi kecerdasan buatan, perangkat pengedit foto, media sosial, dan berbagai teknologi digital lainnya. Namun apakah ia memiliki pemahaman bahwa membuat gambar palsu yang mengeksploitasi tubuh dan kehormatan orang lain adalah perbuatan haram dan kezaliman?
Kalau ukuran baik dan buruk hanya didasarkan pada pertanyaan, “Apakah ini bisa dilakukan?”, maka hampir semua tindakan dapat dibenarkan selama teknologinya memungkinkan. Padahal pertanyaan yang seharusnya muncul adalah: “Bolehkah saya melakukan ini?”
Inilah perbedaan antara manusia yang sekadar melek teknologi dengan manusia yang memiliki keimanan dalam menggunakan teknologi. Teknologi maju tidak otomatis melahirkan manusia yang bijak
Selama ini solusi terhadap persoalan digital sering berhenti pada edukasi penggunaan internet, pengawasan orang tua, pembatasan gawai, atau peningkatan literasi digital. Semua itu penting. Namun apakah cukup?
Seorang anak bisa saja memahami cara menggunakan aplikasi dengan benar secara teknis, tetapi tetap menyalahgunakannya karena tidak memiliki landasan akidah yang benar.
Di sinilah sekularisme menjadi persoalan mendasar. Ketika agama dipisahkan dari pengaturan kehidupan, standar halal dan haram tidak lagi menjadi tolok ukur utama dalam menggunakan teknologi.
Akhirnya, benar dan salah mudah bergeser menjadi sekadar persoalan: “asal tidak ketahuan”, “asal tidak merugikan saya”, atau “asal tidak melanggar aturan negara.”
Inilah wajah sistem kapitalisme sekuler yang diterapkan di negeri ini. Dalam sistem pendidikan, para peserta didik tidak diajarkan pemahaman yang benar. Bahkan atas nama hak asasi manusia, setiap individu mendapatkan kebebasannya dijamin (liberalisme). Negara telah gagal menjaga generasi dari kerusakan moral dan akidah. Kasus ini menunjukkan kerusakan sistem yang diterapkan.
Solusi Islam
Dalam pandangan Islam, setiap Muslim wajib memiliki standar bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Kesadaran ini akan menjadi benteng pertama sebelum hukum dan sanksi bekerja. Lalu bagaimana cara Islam menyelesaikan persoalan ini?
Islam tidak anti-teknologi. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjauhi teknologi. Justru sejarah peradaban Islam menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan dikembangkan untuk kemaslahatan manusia. Yang menjadi persoalan adalah arah dan penggunaannya.
Islam memberikan tiga pilar penting: ketakwaan individu, kontrol sosial masyarakat, dan peran negara dalam menerapkan aturan serta perlindungan masyarakat. Ketiganya saling menguatkan.
Ketakwaan Individu dibentuk agar memiliki kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Ketakwaan masyarakat akan mendorong agar setiap anggota masyarakat tidak bersikap apatis ketika melihat kemungkaran. Kemudian ketakwaan negara akan menerapkan aturan dan sanksi hukum berdasarkan syariat Islam dan mekanisme teknis yang tidak bertentangan dengan akidah Islam.
Dengan demikian, teknologi tidak dipandang sebagai musuh, melainkan sebagai sarana. Teknologi dapat digunakan untuk pendidikan, pelayanan publik, penelitian, ekonomi, komunikasi, bahkan memperluas dakwah dan syiar Islam.
Maka bijak berteknologi bukan sekadar tahu tombol mana yang harus ditekan. Bijak berteknologi adalah ketika kecanggihan tangan dikendalikan oleh ketakwaan dan pemahaman setiap perbuatan terikat dengan hukum syara.
Penutup
Kasus ini seharusnya menjadi pengingat bahwa menjaga generasi bukan hanya tugas orang tua dan sekolah. Ada tanggung jawab yang lebih besar pada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan melindungi masyarakat.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadits ini mengingatkan bahwa kepemimpinan bukan sekadar jabatan, tetapi amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.
Maka ketika teknologi berkembang begitu cepat, negara tidak cukup hanya menjadi pihak yang bertindak setelah terjadi korban. Negara memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem yang mampu mencegah kerusakan, melindungi kehormatan masyarakat, mendidik generasi, serta memberikan penyelesaian ketika pelanggaran terjadi.
Sebab generasi muda bukan sekadar pengguna teknologi. Mereka adalah amanah yang akan menentukan wajah peradaban di masa depan.
Teknologi boleh semakin canggih. Digitalisasi boleh semakin luas. Namun semuanya harus berada dalam koridor yang menjaga kehormatan manusia dan tunduk kepada aturan Allah SWT.
Karena pemimpin bukan hanya ditanya, “Apa yang sudah dibangun?” tetapi juga akan ditanya, “Apa yang sudah dijaga?”
Dan ketika teknologi semakin kuat memengaruhi kehidupan manusia, maka semakin besar pula tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak berjalan meninggalkan ketakwaan dan kemanusiaan. Wallahu 'alam
