Kondisi tersebut semakin menjadi perhatian publik setelah sebelumnya ditemukan persoalan bakteri Escherichia coli (E. coli) dalam pemeriksaan terhadap sejumlah SPPG di wilayah tersebut.
Namun, ketika media ini berupaya meminta penjelasan terkait status tujuh SPPG yang belum memiliki SLHS serta kaitannya dengan temuan E. coli, Koordinator Wilayah SPPG Lhokseumawe, Muhammad Aris Muladi, belum memberikan tanggapan.
Upaya konfirmasi dilakukan melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon. Hingga berita ini ditulis, pertanyaan tersebut belum memperoleh jawaban.
Pertanyaan yang diajukan media cukup spesifik. Apakah tujuh SPPG yang masih dalam proses SLHS termasuk dapur yang sebelumnya ditemukan bermasalah dalam pemeriksaan E. coli? Jika bukan, SPPG mana yang pernah dinyatakan positif E. coli dan bagaimana hasil pemeriksaan ulang terhadap dapur tersebut?
Ketiadaan penjelasan tersebut menimbulkan tanda tanya, terutama karena persoalan higiene dan sanitasi dapur MBG berkaitan langsung dengan keamanan makanan yang dikonsumsi peserta program.
Publik tentu berhak mengetahui apakah persoalan yang pernah ditemukan telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai berdasarkan hasil pemeriksaan resmi.
Sikap kritis terhadap persoalan tersebut bukan berarti menuduh adanya pelanggaran. Justru, keterbukaan dari pengelola program diperlukan agar setiap informasi yang beredar dapat diklarifikasi secara objektif.
Jika terdapat informasi yang tidak tepat, pihak SPPG memiliki ruang untuk memberikan bantahan. Begitu pula jika temuan E. coli telah ditangani, hasil pemeriksaan ulang dapat disampaikan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
Terlebih, MBG merupakan program pemerintah yang menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung. Karena itu, komunikasi publik menjadi bagian penting dalam memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program tetap terjaga.
Wartawan yang meminta konfirmasi bukan semata-mata mencari kesalahan. Konfirmasi merupakan bagian dari proses jurnalistik untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apalagi, RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik memiliki mandat pelayanan informasi kepada masyarakat. Karena itu, pertanyaan mengenai keamanan pangan dalam program pemerintah semestinya dipandang sebagai bagian dari fungsi pengawasan publik.
Dalam konteks tersebut, diamnya pejabat atau pengelola program ketika dimintai klarifikasi justru berpotensi melahirkan spekulasi baru.
Publik akhirnya bertanya: mengapa status tujuh SPPG yang belum mengantongi SLHS belum dijelaskan secara terbuka? Dan bagaimana sebenarnya tindak lanjut terhadap SPPG yang pernah ditemukan memiliki persoalan E. coli?
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Sudaryono, B.Eng., M.M., MBA., dinilai perlu memastikan jajaran pelaksana MBG di daerah tidak hanya fokus pada operasional program, tetapi juga memiliki pola komunikasi publik yang terbuka ketika muncul persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Sebab, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari berapa banyak makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari seberapa aman makanan tersebut diproduksi dan seberapa terbuka pengelola menjelaskan proses pengawasannya kepada publik.
Hingga berita ini diterbitkan, Muhammad Aris Muladi belum memberikan klarifikasi atas pertanyaan media terkait tujuh SPPG yang belum mengantongi SLHS maupun tindak lanjut atas temuan E. coli tersebut.
Media ini tetap membuka ruang bagi pihak Koordinator Wilayah SPPG Lhokseumawe maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan guna menjaga keberimbangan pemberitaan.(A1)
