SIMEULUE — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Biosolar di Kabupaten Simeulue memicu perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue. Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak terkait, Kamid (10/9/2026).
RDP berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB di ruang rapat lantai II DPRK Simeulue. Pertemuan dipimpin Ketua DPRK Simeulue, Rasmanudin H. Rahamin, SE., MM.
DPRK Simeulue mengundang sejumlah pihak untuk meminta penjelasan mengenai kondisi pasokan dan distribusi Biosolar di daerah kepulauan tersebut.
Pihak yang diundang antara lain Kepala Pertamina Kabupaten Simeulue, pimpinan sejumlah SPBU di Kabupaten Simeulue, pengurus Organda, pengurus PDIS, pengurus Persatuan L300, serta perwakilan Zippo.
Rapat tersebut menjadi forum untuk mengurai persoalan kelangkaan Biosolar yang dikeluhkan masyarakat, khususnya para pelaku transportasi dan pengguna kendaraan yang bergantung pada BBM jenis tersebut.
DPRK Simeulue menilai persoalan distribusi BBM tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Sebagai komoditas strategis yang menyangkut aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, ketersediaan Biosolar semestinya mendapat pengawasan serius, terutama terkait mekanisme pasokan hingga penyalurannya di tingkat SPBU.
Kehadiran pihak Pertamina dan para pengelola SPBU dalam RDP tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab kelangkaan, volume pasokan yang diterima, pola distribusi, serta kendala yang terjadi di lapangan.
Persoalan ini juga menjadi perhatian karena Simeulue memiliki karakteristik geografis sebagai wilayah kepulauan. Gangguan distribusi BBM berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap transportasi, distribusi barang, aktivitas nelayan, maupun roda perekonomian masyarakat.
DPRK Simeulue pun dituntut tidak berhenti pada forum rapat semata. Jika ditemukan adanya persoalan dalam rantai distribusi, baik karena keterbatasan pasokan maupun dugaan ketidaktepatan penyaluran, maka harus ada langkah konkret untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Kelangkaan Biosolar kini bukan sekadar persoalan antrean di SPBU. Publik membutuhkan kejelasan: apakah masalah ini murni akibat keterbatasan pasokan, gangguan distribusi, atau terdapat persoalan lain di balik penyaluran BBM bersubsidi di Simeulue?
RDP DPRK Simeulue diharapkan mampu membuka persoalan tersebut secara terang dan menghasilkan solusi yang dapat dirasakan langsung masyarakat.(Ak)
