Oleh: Lina
Belakangan ini, istilah "desil" mendadak sering dibicarakan dan memicu banyak protes di tengah masyarakat menyusul pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penduduk dikelompokkan ke dalam 10 tingkatan kesejahteraan. Masalahnya, di lapangan, pembagian ini sering kali melahirkan ironi yang menyesakkan dada. Banyak buruh harian, pekerja kecil, atau warga miskin yang dapurnya masih susah justru mendadak "naik kelas" secara administratif ke desil atas. Akibatnya, hak mereka untuk mendapat bantuan sosial langsung terancam atau dicabut, padahal kondisi hidup mereka sama sekali belum berubah (Kompas Money).
Fenomena salah sasaran ini bukan sekadar salah ketik data di komputer. Berdasarkan catatan berita terkini, gelombang protes warga terjadi di berbagai daerah. Di Jombang, seorang warga pengangguran yang sebelumnya berada di desil 1 mendadak melonjak ke desil 8 sehingga bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)-nya terhenti (Radar Jonbang-Jawa Pos). Kasus serupa juga dikeluhkan warga di Jakarta, Medan, hingga Jawa Timur, di mana banyak keluarga prasejahtera mendadak tercatat di desil tinggi hanya karena riwayat kepemilikan aset masa lalu yang sudah dijual atau indikator statistik yang tidak sinkron. Pemerintah daerah seperti Pemda DIY bahkan sampai melayangkan protes karena data pusat ini jauh berbeda jika dibandingkan realitas di lapangan. (Detikcom)
*Desil dan Ilusi Pengentasan Kemiskinan*
Jika kita bedah lebih dalam, kebijakan penentuan desil ini berpijak pada logika ekonomi kapitalis. Dalam sistem ini, negara sering kali memperlakukan data kemiskinan bukan sebagai perisai yang melindungi rakyat, melainkan sebagai laporan performa agar terlihat berhasil di mata lembaga keuangan global dan pasar.
Cara kerjanya sederhana namun menyiksa: standar bantuan diperketat, kuota dikurangi, dan indikatornya diubah-ubah lewat rumus birokrasi statistik. Hasilnya, di atas kertas, jumlah orang miskin terlihat turun drastis. Pemerintah bisa mengklaim bahwa kemiskinan berhasil ditekan. Namun, di dunia nyata, harga-harga bahan pokok tetap mahal, lapangan kerja susah, dan rakyat kecil tetap berdarah-darah menyambung hidup.
Di sinilah akar masalah yang sebenarnya tertutup rapi oleh angka-angka. Kapitalisme memandang anggaran untuk rakyat miskin sebagai beban biaya yang harus ditekan sekecil mungkin demi menjaga stabilitas fiskal dan kepentingan para pemilik modal. Negara bertindak layaknya seorang akuntan perusahaan yang pelit, bukan sebagai pelindung yang peduli. Rakyat dipaksa terlihat makmur secara matematis, meskipun perut mereka tetap kelaparan secara riil di tengah himpitan krisis.
Lebih jauh lagi, sistem ekonomi kapitalis menjadikan manusia sekadar objek angka dalam lembar kerja (spreadsheet). Ketika formula statistik diubah atau variabel administratif digeser, nasib jutaan manusia bisa berubah dalam sekejap tanpa peduli apakah mereka punya lauk untuk dimakan hari ini. Negara yang seharusnya hadir menanggung beban warganya justru melempar tanggung jawab dengan dalih verifikasi data yang tiada habisnya. Birokrasi yang rumit ini pada akhirnya memicu kelelahan mental bagi rakyat kecil yang harus bolak-balik mengurus sanggahan data demi hak yang seharusnya mereka terima secara mutlak.
Kebijakan berbasis desil ini juga membuktikan bagaimana negara kapitalis gagal memahami bahwa kemiskinan adalah masalah struktural, bukan sekadar masalah administrasi pencatatan. Alih-alih membongkar akar ketimpangan ekonomi—seperti monopoli sumber daya alam oleh segelintir orang atau minimnya lapangan kerja yang layak—negara justru sibuk merapikan pagar statistik. Akibatnya, energi rakyat terkuras hanya untuk berdebat dengan sistem komputerisasi yang cacat, sementara jurang pemisah antara si kaya dan si miskin terus menganga lebar tanpa ada solusi substantif.
Kondisi ini menegaskan bahwa orientasi pembangunan dalam sistem kapitalisme modern lebih berpihak pada pencapaian makroekonomi semu ketimbang keselamatan jiwa individu rakyatnya. Pertumbuhan ekonomi diukur dari seberapa efisien anggaran perlindungan sosial dipangkas, bukan dari seberapa tenang rakyat tidur dalam keadaan kenyang. Ketika rakyat protes karena kelaparan, sistem birokrasi sering kali hanya menawarkan perbaikan data alih-alih solusi distribusi kekayaan yang berkeadilan.
*Solusi Islam Kaffah: Penguasa sebagai Pelayan Utama Rakyat*
Kondisi ini jauh berbeda jika kita melihat pengaturan hidup dari sudut pandang Islam secara kaffah (menyeluruh). Dalam sistem Islam, negara dan para pemimpinnya diposisikan sebagai Ra'in, yaitu penanggung jawab sekaligus pelayan sejati yang mengurusi seluruh urusan rakyatnya tanpa kecuali. Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam sabdanya bahwa seorang pemimpin adalah pengurus rakyat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban penuh atas kepengurusannya di hadapan Allah SWT.
Sebagai pelayan utama, seorang pemimpin dalam Islam tidak boleh bersembunyi di balik meja birokrasi, berlindung di balik rumus statistik yang rumit, atau sengaja memperketat syarat administratif agar anggaran bantuan bisa dipangkas. Tugas utama negara adalah memastikan setiap individu rakyatnya mendapatkan pemenuhan kebutuhan pokok yang layak—seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan—secara langsung, mudah, dan tanpa syarat yang mempersulit hidup mereka.
Dalam naungan sistem Islam, negara tidak mengenal istilah kuota terbatas atau pemangkasan hak rakyat dengan dalih penghematan anggaran. Kekayaan alam yang melimpah dikelola sepenuhnya oleh negara sebagai kepemilikan umum untuk kemakmuran seluruh rakyat, bukan diserahkan kepada korporasi swasta atau asing. Ketika Baitulmal (kas negara) berfungsi optimal mengelola sumber daya ini, negara memiliki pundi-pundi yang sangat cukup untuk menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negara secara merata, baik kaya maupun miskin.
Teladan agung ini telah dibuktikan secara nyata dalam sejarah peradaban Islam. Di masa Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukanlah seberapa bagus laporan statistik kemiskinan di akhir tahun, melainkan kekhawatiran mendalam jika ada satu saja rakyat yang tidur dalam keadaan menahan lapar. Umar bin Khattab ra., misalnya, dikenal turun tangan langsung berjalan sendiri di malam hari untuk memantau kondisi warganya, memastikan tidak ada dapur yang padam tanpa menunggu laporan data dari bawahan. Puncaknya terlihat pada masa Umar bin Abdul Aziz, di mana kas negara begitu berlimpah hingga petugas zakat kebingungan mencari orang miskin karena semua warga telah hidup sejahtera.
Hal ini menjadi jelas bahwa polemik desil dan salah sasaran bantuan sosial bukanlah sekadar masalah teknis pendataan yang bisa selesai dengan pemutakhiran berulang kali. Ini adalah buah busuk dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang memandang rakyat melalui kacamata untung-rugi dan angka statistik semata. Hanya dengan kembali kepada sistem Islam kaffah—di mana penguasa berfungsi murni sebagai Ra'in yang amanah melayani umat—rakyat bisa benar-benar merasakan kesejahteraan hakiki, hidup bermartabat, dan dinaungi keadilan tanpa harus dikotak-kotakkan lagi ke dalam kategori standar pendapatan atau desil yang memarjinalkan mereka.
