Dua Tahun Pemerintahan: Ekonomi Tumbuh, tetapi Apakah Rakyat Benar-Benar Sejahtera?


author photo

25 Okt 2026 - 03.57 WIB




Dua tahun pemerintahan berjalan dalam paradigma ekonomi kapitalisme yang menjadikan pertumbuhan dan investasi sebagai indikator penting keberhasilan. Proyek pembangunan bergulir, investasi meningkat, dan angka pertumbuhan menjadi kebanggaan. Namun, di balik berbagai capaian itu, ada pertanyaan mendasar yang tak boleh luput: apakah pertumbuhan ekonomi otomatis menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat?

Persoalannya bukan semata-mata seberapa besar ekonomi tumbuh, melainkan untuk siapa pertumbuhan itu bekerja.

Dalam paradigma kapitalisme, akumulasi modal dan mekanisme pasar menjadi penggerak utama perekonomian. Investasi diperlakukan sebagai mesin pertumbuhan, sementara kesejahteraan rakyat kerap diharapkan hadir melalui efek tetesan ke bawah (trickle-down effect). Padahal, pertumbuhan tidak otomatis menjamin distribusi kekayaan yang adil. Ketika penguasaan sumber daya dan akses ekonomi terkonsentrasi, keuntungan dapat menumpuk pada pemilik modal, sedangkan masyarakat luas tetap berhadapan dengan pekerjaan rentan, tekanan biaya hidup, dan sulitnya memenuhi kebutuhan dasar.

Di sinilah persoalan strukturalnya: negara berisiko lebih sibuk menciptakan iklim yang ramah bagi investasi daripada memastikan setiap warga memperoleh hak hidup yang layak. Rakyat akhirnya dinilai sebagai bagian dari statistik pertumbuhan, bukan manusia yang kesejahteraannya wajib dijamin.

Islam menawarkan paradigma berbeda. Negara bukan sekadar regulator pasar, melainkan raa'in yang bertanggung jawab mengurus urusan rakyat. Penerapan syariat Islam secara menyeluruh menuntut pembenahan sistem ekonomi, politik, pendidikan, dan hukum.

Dalam ekonomi, Islam mengatur kepemilikan individu, umum, dan negara; mencegah penumpukan kekayaan; serta memastikan sumber daya milik umum dikelola demi kemaslahatan masyarakat. Negara juga berkewajiban menjamin kebutuhan dasar rakyat, termasuk pangan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam politik dan hukum, kekuasaan harus dijalankan berdasarkan amanah dan keadilan, bukan tunduk pada kepentingan pemilik modal.

Sebab, keberhasilan pemerintahan bukan sekadar membuat ekonomi tumbuh, melainkan memastikan kesejahteraan benar-benar dirasakan rakyat.

Yuyun Novia S.Th.I
Bagikan:
KOMENTAR