Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy mengingatkan bahwa kerentanan ekonomi Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengganti pejabat atau memperbaiki kebijakan teknis, sebab persoalannya terletak pada struktur ekonomi yang membuka ruang bagi intervensi kekuatan eksternal. Dalam menanggapi persoalan MSCI, Noorsy bahkan mengaitkannya dengan kepentingan korporasi global dan upaya menahan dedolarisasi. Perspektif ini mengajak kita melihat persoalan lebih mendasar: mengapa arah perekonomian nasional begitu rentan terhadap tekanan pasar keuangan internasional? Apakah Indonesia sungguh berdaulat jika kepercayaan pemodal global dapat menjadi pertimbangan dominan dalam menentukan arah kebijakan ekonominya?
MSCI mengusulkan konsultasi untuk menurunkan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Alasannya, antara lain, persoalan transparansi struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, dan belum memadainya bukti penegakan reformasi pasar. Keputusan final dijadwalkan paling lambat Juni 2027. Artinya, ancaman reklasifikasi ini belum menjadi keputusan final.
Namun, di balik persoalan teknis pasar modal, terdapat pertanyaan struktural: mengapa arus modal asing memperoleh posisi begitu strategis dalam perekonomian nasional?
Dalam sistem kapitalisme finansial, pergerakan modal dan ekspektasi keuntungan dapat memengaruhi nilai aset, nilai tukar, biaya pembiayaan, hingga keputusan ekonomi negara. Investasi asing memang dapat mendukung pembiayaan dan kegiatan usaha. Akan tetapi, ketika pertumbuhan terlalu bergantung pada arus modal yang mudah berpindah, perekonomian menjadi rentan terhadap perubahan sentimen global. Kedaulatan ekonomi pun berisiko menyempit menjadi kemampuan menjaga kepercayaan investor, bukan kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat secara mandiri.
Lalu, siapa yang menanggung risikonya?
Ketika gejolak pasar merembet ke nilai tukar dan pembiayaan ekonomi, masyarakat berpenghasilan rendah memiliki daya tahan paling terbatas. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya barang impor dan bahan baku; tekanan biaya usaha dapat memengaruhi harga kebutuhan maupun kesempatan kerja. Dampak tersebut tidak otomatis terjadi dalam besaran yang sama, tetapi risikonya nyata. Rakyat yang tidak memiliki saham pun dapat ikut menanggung akibat gejolak pasar yang tidak mereka kendalikan.
Inilah paradoks kapitalisme: keuntungan dapat terkonsentrasi pada pemilik modal, sedangkan risiko ekonomi meluas kepada masyarakat. Negara berpotensi lebih sibuk merawat sentimen pasar daripada membangun kemandirian industri, memperkuat produksi kebutuhan strategis, dan menjamin kesejahteraan rakyat.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar bagaimana mempertahankan status Indonesia di mata MSCI. Transparansi pasar modal dan penegakan hukum tetap penting, tetapi pembenahan tersebut tidak cukup jika ketergantungan struktural dibiarkan. Indonesia membutuhkan arah pembangunan yang memperkuat produksi domestik, mengurangi ketergantungan impor strategis, mengelola sumber daya alam demi kemaslahatan umum, serta memastikan akses rakyat terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.
Dalam perspektif Islam, negara adalah raa'in yang bertanggung jawab mengurus rakyat, bukan sekadar fasilitator akumulasi modal. Syariat mengatur kepemilikan individu, umum, dan negara; melarang riba dan berbagai bentuk transaksi batil; serta menyediakan prinsip distribusi kekayaan agar harta tidak beredar di kalangan orang kaya saja. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan secara terpadu dalam kebijakan ekonomi, politik, pendidikan, dan hukum.
Kedaulatan ekonomi tidak akan lahir hanya dengan mengganti pejabat atau memperbaiki indikator pasar. Ia menuntut perubahan paradigma: dari ekonomi yang menempatkan kepentingan modal sebagai poros menuju sistem yang menjadikan keadilan dan pemenuhan kebutuhan rakyat sebagai tanggung jawab negara. Dalam kerangka pandangan Islam yang meyakini syariat sebagai pedoman menyeluruh kehidupan, penerapan sistem ekonomi Islam—sebagai bagian integral dari penerapan syariat dalam seluruh aspek kehidupan—merupakan satu-satunya alternatif yang diyakini mampu mewujudkan kedaulatan ekonomi negara sekaligus menjamin kesejahteraan rakyat.
Yuyun Novia S.Th.I
