LHOKSEUMAWE — Empat puluh empat hari telah berlalu sejak Muhammad Rasya Fadilla meninggal dunia. Namun, bagi Nurlaila, sang ibu, waktu seolah berhenti pada hari ketika putra tercintanya pergi untuk selamanya. Rabu (11 Nov 2026).
Duka belum mengering. Pertanyaan belum terjawab. Sementara harapan untuk mendapatkan keadilan masih terus diperjuangkan di tengah ketidakpastian proses hukum yang menyelimuti kematian anaknya.
Di balik kesedihan itu, terselip ungkapan pilu yang berulang kali terlontar dari mulut Nurlaila.
"Mungkin karena saya orang kecil, sehingga begitu sulit mendapatkan keadilan bagi anak saya. Tetapi saya seorang ibu. Sampai kapan pun, saya akan terus berjuang untuk Muhammad Rasya. Meskipun saya merasa ditinggalkan oleh janji Wali Kota Lhokseumawe, perjuangan ini tidak akan saya hentikan," ungkap Nurlaila dengan suara penuh kesedihan.
Bagi Nurlaila, perjuangan tersebut bukan sekadar persoalan hukum. Ini adalah perjuangan seorang ibu yang kehilangan anaknya dan masih menyimpan pertanyaan besar mengenai keadaan yang mengiringi kematian sang putra.
Kesedihan semakin mendalam ketika Nurlaila mengaku tidak memahami perkembangan proses hukum, termasuk informasi mengenai penghentian penyidikan atau penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Ia mengaku tidak memperoleh penjelasan yang memadai dari pengacara yang sebelumnya diberikan melalui pendampingan Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar.
"Saya tidak mengerti hukum. Saya juga tidak memahami bagaimana proses penghentian penyidikan atau SP3 itu. Informasi seperti itu tidak pernah saya pahami secara jelas dari pengacara yang diberikan oleh Wali Kota Lhokseumawe. Mungkin karena saya orang kecil dan tidak punya kemampuan," tutur Nurlaila lirih.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai keberlanjutan pendampingan hukum yang sebelumnya diharapkan menjadi jalan bagi keluarga untuk memperoleh kepastian dan keadilan.
Publik tentu berhak mengetahui sejauh mana komitmen pendampingan hukum tersebut berjalan. Apakah keluarga masih mendapatkan bantuan hukum secara aktif? Apakah perkembangan penyidikan telah dijelaskan secara transparan kepada pihak keluarga?
Empat puluh empat hari mungkin hanya hitungan kalender bagi sebagian orang. Namun, bagi seorang ibu yang kehilangan anak, setiap hari adalah perjuangan menghadapi kehilangan sekaligus mencari jawaban.
Nurlaila mungkin tidak memahami bahasa hukum, tidak menguasai prosedur penyidikan, dan tidak memiliki kekuatan sebagaimana mereka yang berada di lingkaran kekuasaan. Namun, ia masih memiliki sesuatu yang tidak bisa direnggut oleh siapa pun tekad seorang ibu untuk memperjuangkan keadilan bagi anaknya.
Keadilan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan kemampuan. Suara seorang ibu yang kehilangan anaknya juga wajib didengar.
Kini, pertanyaan publik tertuju kepada pihak-pihak terkait: sampai kapan Nurlaila harus berjuang sendiri untuk mendapatkan kejelasan atas kematian putranya? (A1)
