Oleh: Sri Utami (Aktivis Muslimah)
Bencana alam merupakan persoalan serius yang dihadapi masyarakat Indonesia. Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan lingkungan dan infrastruktur, tetapi juga hilangnya tempat tinggal, sumber penghidupan, akses pendidikan, bahkan anggota keluarga. Dalam kondisi demikian, negara berkewajiban memberikan perlindungan, memenuhi kebutuhan dasar, serta memastikan proses pemulihan masyarakat berlangsung secara cepat dan berkeadilan.
Namun, tanggung jawab tersebut kembali dipertanyakan ketika muncul pemberitaan mengenai dugaan korupsi dana kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pada Oktober 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan BNPB. Dalam perkara tersebut, lima orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu pihak yang disebut dalam pemberitaan merupakan anggota keluarga sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB.
Pemberitaan tersebut juga mengungkap dugaan bahwa praktik penyimpangan telah berlangsung sejak 2022. Apabila terbukti, perkara ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengawasan dan pengelolaan anggaran kebencanaan (detikNews, 14/10/2026).
Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, serta berbagai bencana lainnya membutuhkan kesiapsiagaan dan penanganan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, anggaran kebencanaan memiliki kedudukan strategis dalam menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat.
Dana tersebut bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran negara. Di dalamnya terdapat hak masyarakat untuk memperoleh bantuan, perlindungan, dan pemulihan kehidupan setelah mengalami bencana. Masyarakat terdampak membutuhkan pangan, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan untuk memulihkan sumber penghidupan. Ketika anggaran yang diperuntukkan bagi kebutuhan tersebut disalahgunakan, dampaknya tidak berhenti pada kerugian keuangan negara. Penyimpangan itu juga berpotensi menghambat pemenuhan hak masyarakat dan memperburuk kondisi kelompok yang sudah berada dalam situasi rentan.
Dengan demikian, dugaan korupsi dana kebencanaan merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara transparan dan tuntas. Sebab, anggaran yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan masyarakat justru berpotensi menjadi sumber keuntungan bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan.
Pengelolaan Kekuasaan dalam Sistem Kapitalisme
Korupsi sering kali dijelaskan sebagai akibat lemahnya integritas, rendahnya kejujuran, dan keserakahan individu. Namun, persoalan korupsi tidak cukup dipahami hanya dari perilaku individu. Melainkan sistem yang membentuk paradigma kekuasaan, mengatur kepemilikan, dan menentukan arah kebijakan pemerintahan.
Dalam sistem kapitalisme, kepentingan ekonomi dan keuntungan materi memiliki kedudukan dominan dalam aktivitas kehidupan. Tidak berarti setiap individu atau pejabat pasti melakukan korupsi. Hanya saja, ketika kepentingan modal dan keuntungan menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan kekuasaan, terbuka ruang bagi lahirnya relasi transaksional antara pemilik modal dan pemegang kewenangan.
Hal ini dapat terlihat dalam proses politik yang membutuhkan biaya besar. Kompetisi untuk memperoleh jabatan politik sering kali melibatkan kebutuhan pendanaan yang tidak sedikit. Kondisi tersebut berpotensi mendorong hubungan saling menguntungkan antara pemilik modal dan pihak yang berkompetisi memperoleh kekuasaan.
Ketika kekuasaan berhasil diraih, muncul potensi balas jasa melalui kebijakan, proyek pemerintah, pemberian akses ekonomi, maupun pengelolaan anggaran negara. Akibatnya, jabatan yang semestinya menjadi sarana pelayanan masyarakat berisiko berubah menjadi instrumen untuk mempertahankan kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu.
Dalam kondisi demikian, kepentingan rakyat dapat tersisih oleh kepentingan pemilik modal dan kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Kebijakan publik pun berisiko lebih berpihak kepada pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dibandingkan masyarakat yang membutuhkan perlindungan.
Persoalan semakin kompleks ketika pengawasan terhadap kekuasaan tidak berjalan efektif. Transparansi anggaran yang lemah, konflik kepentingan, praktik nepotisme, serta penegakan hukum yang tidak konsisten dapat memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
Selain itu, sistem kapitalisme yang berlandaskan sekularisme memisahkan agama dari pengaturan kehidupan publik. Agama cenderung ditempatkan sebagai urusan pribadi dan ritual, sedangkan pengelolaan politik, ekonomi, serta pemerintahan diatur berdasarkan paradigma yang tidak menjadikan ketentuan agama sebagai landasan utama.
Akibatnya, pertanggungjawaban kepada Allah SWT tidak selalu menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Ukuran keberhasilan lebih mudah bergeser pada pencapaian materi, keuntungan ekonomi, dan keberlangsungan kekuasaan.
Inilah persoalan mendasar yang perlu dikritisi. Korupsi bukan hanya persoalan adanya individu yang serakah, tetapi juga berkaitan dengan sistem yang membuka peluang bagi kepentingan pribadi dan kelompok untuk menguasai sumber daya publik.
Selama kekuasaan lebih berorientasi pada kepentingan materi daripada pelayanan kepada masyarakat, penyalahgunaan kewenangan akan terus menjadi ancaman. Perlu pembenahan paradigma dan sistem yang mendasari, agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Kekuasaan sebagai Amanah
Islam memiliki pandangan mendasar yang berbeda dengan kapitalisme dalam memandang kekuasaan, kepemilikan, dan tanggung jawab negara. Dalam Islam, seluruh aktivitas kehidupan, termasuk pengelolaan pemerintahan dan perekonomian, harus terikat dengan ketentuan Allah SWT.
Kekuasaan bukanlah sarana untuk memperoleh kekayaan, mempertahankan kepentingan kelompok, atau memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Kekuasaan merupakan amanah yang harus digunakan untuk mengurus urusan masyarakat berdasarkan syariat Islam.
Rasulullah saw. bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap pemegang kewenangan memiliki tanggung jawab terhadap pihak yang berada dalam pengurusannya. Seorang pejabat negara tidak hanya bertanggung jawab kepada institusi dan masyarakat melalui mekanisme hukum, tetapi juga kepada Allah SWT atas setiap kebijakan dan keputusan yang diambilnya.
Dalam pandangan Islam, harta publik bukanlah milik penguasa yang dapat digunakan sesuai kepentingan pribadi. Harta tersebut harus dikelola berdasarkan ketentuan syariat dan diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat.
Karena itu, penyalahgunaan dana kebencanaan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Tindakan tersebut bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi menghalangi masyarakat memperoleh hak atas perlindungan dan bantuan yang semestinya diberikan.
Islam juga tidak memisahkan pembentukan moral individu dari pengaturan sistem kehidupan. Ketakwaan harus menjadi landasan perilaku setiap muslim, sementara aturan pemerintahan harus memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai ketentuan Allah SWT.
Dalam Islam, terdapat prinsip-prinsip pengelolaan kekuasaan, pengawasan terhadap pejabat, pengaturan harta publik, serta penegakan hukum untuk mencegah dan menindak penyalahgunaan kewenangan.
Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anfal ayat 27:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."
Ayat tersebut memberikan landasan bahwa amanah merupakan perkara serius yang harus dijaga. Jabatan, kekuasaan, dan harta publik tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Setiap bentuk pengkhianatan terhadap amanah memiliki konsekuensi moral, hukum, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.
Kembali pada Aturan Islam
Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penangkapan pelaku atau pembentukan aturan administratif. Diperlukan upaya mendasar yang menyentuh pembentukan kepribadian, sistem pemerintahan, dan mekanisme penegakan hukum. Islam menawarkan solusi yang menyeluruh melalui beberapa prinsip berikut.
Pertama, membangun kepribadian Islam yang berlandaskan akidah dan ketakwaan.
Islam menjadikan akidah sebagai landasan pembentukan kepribadian seorang muslim. Keyakinan terhadap pengawasan Allah SWT, hari akhir, serta pertanggungjawaban atas seluruh perbuatan akan membentuk kesadaran untuk senantiasa terikat dengan ketentuan syariat.
Kesadaran tersebut menjadi pengendali perilaku yang tidak semata-mata bergantung pada pengawasan manusia. Seorang pejabat yang memiliki ketakwaan akan memahami bahwa jabatan dan kewenangan merupakan amanah, bukan kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Oleh karena itu, pembinaan keimanan dan ketakwaan harus menjadi bagian penting dalam membentuk penyelenggara pemerintahan yang amanah. Integritas tidak cukup dibangun melalui sumpah jabatan dan kode etik, tetapi harus berakar pada kesadaran bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Kedua, menerapkan sistem pengelolaan kekuasaan berdasarkan syariat Islam. Islam tidak hanya mengandalkan kesalehan individu untuk mencegah korupsi. Islam juga memiliki mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan.
Dalam sejarah pemerintahan Islam dikenal praktik pengawasan terhadap kekayaan pejabat yang berkaitan dengan konsep hisab amwal al-wulat. Prinsip ini bertujuan memastikan bahwa harta yang dimiliki pejabat tidak berasal dari penyalahgunaan jabatan atau sumber yang tidak dibenarkan.
Setiap indikasi peningkatan kekayaan yang tidak wajar harus ditelusuri secara objektif. Apabila terbukti berasal dari penyalahgunaan kewenangan, harus dilakukan penindakan sesuai ketentuan hukum.
Selain itu, pengelolaan keuangan negara harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Anggaran kebencanaan, misalnya, harus disalurkan sesuai kebutuhan dan peruntukannya, dengan pengawasan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
Dalam kerangka pemerintahan Islam, negara juga bertanggung jawab mengelola kekayaan publik berdasarkan ketentuan syariat, bukan menyerahkannya kepada kepentingan pemilik modal atau kelompok tertentu.
Ketiga, menerapkan hukum secara adil dan tegas. Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip mendasar dalam penegakan hukum. Kedudukan sosial, jabatan, kekayaan, maupun hubungan kekerabatan tidak boleh menjadi alasan untuk memperoleh perlakuan istimewa.
Dalam khazanah hukum Islam, tindak pidana korupsi dapat dikenai sanksi ta'zir, yaitu hukuman yang bentuk dan kadarnya ditetapkan oleh otoritas yang berwenang berdasarkan ketentuan syariat dan pertimbangan kemaslahatan. Penanganan perkara juga harus memperhatikan pembuktian, pengembalian harta yang diperoleh secara tidak sah, serta pemberian sanksi sesuai tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.
Tujuan penegakan hukum bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga melindungi harta publik, menjaga hak masyarakat, memberikan efek pencegahan, dan memastikan tidak ada pihak yang dapat menyalahgunakan kekuasaan tanpa pertanggungjawaban.
Keempat, mengembalikan fungsi negara sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk mengurus seluruh kebutuhan masyarakat dan memastikan terpenuhinya hak-hak mereka. Tanggung jawab tersebut tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar atau kepentingan pihak swasta.
Negara harus hadir dalam menjamin keselamatan, memenuhi kebutuhan dasar, menyediakan pelayanan publik, dan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, termasuk dampak bencana alam. Pengelolaan anggaran harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan menjadi instrumen akumulasi kekayaan bagi pemegang kekuasaan. Dalam hal terjadi bencana, negara wajib mengoptimalkan sumber daya dan anggaran untuk memberikan pertolongan serta memulihkan kehidupan masyarakat terdampak. Dengan demikian, fungsi negara tidak sekadar mengatur administrasi pemerintahan, tetapi memastikan seluruh urusan rakyat dikelola berdasarkan ketentuan Allah SWT dan prinsip kemaslahatan.
Dugaan korupsi dana kebencanaan merupakan persoalan yang harus diselesaikan secara serius. Dalam Islam, kekuasaan merupakan amanah, harta publik harus dikelola sesuai ketentuan syariat, dan negara bertanggung jawab mengurus serta melindungi rakyat. Sudah semestinya pengelolaan negara dikembalikan pada aturan Islam untuk mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi masyarakat, melindungi masyarakat dari segala potensi bencana.
