LHOKSEUMAWE – Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himipol) Universitas Malikussaleh (Unimal) memasuki babak baru kepemimpinan. Muspika Zahara resmi dilantik sebagai Ketua Umum, didampingi Imam Abdul Majid sebagai Wakil Ketua untuk periode 2026–2027.
Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan Training Dasar Organisasi (TDO) dan Rapat Kerja (Raker) yang berlangsung di PKM Center Universitas Malikussaleh, Kampus Bukit Indah, Selasa (3/11/2026).
Mengusung tema “Satu Nalar, Satu Gerakan, Satu Tujuan: Membangun HIMIPOL sebagai Ruang Dialektika Intelektual dan Pengawal Perubahan”, kegiatan ini menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penegasan arah gerakan mahasiswa Ilmu Politik ke depan.
Sejumlah pimpinan akademik turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi Dr. Subhani, S.Sos., M.Si., Sekretaris Jurusan Dr. Mulyadi, S.Ag., M.A., Wakil Dekan III FISIP Dr. Taufik Abdullah, S.Ag., M.A., Koordinator Program Studi Ilmu Politik Teuku Muzaffarsyah, S.IP., M.A.P., para dosen, serta pemateri.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat melalui penyerahan bendera organisasi sebagai simbol estafet kepemimpinan dan tanggung jawab dalam menjalankan roda organisasi.
Ketua Panitia, Dwi Amanda Ramadani, menegaskan bahwa kepengurusan baru harus memiliki keberanian untuk bergerak, berinovasi, dan menghadirkan gagasan yang berdampak.
“Jangan takut salah, jangan ragu untuk berinovasi. Organisasi ini hidup dari keberanian kita untuk bergerak. Selamat bertugas. Buktikan bahwa kita adalah generasi penggerak, bukan sekadar penonton,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rangkaian pelantikan, TDO, dan Raker dirancang untuk memastikan pengurus tidak hanya memiliki legitimasi organisasi, tetapi juga dibekali kemampuan manajerial, kepemimpinan, serta perencanaan program kerja yang terarah.
Dalam agenda TDO, panitia menghadirkan Ketua PMI Kota Lhokseumawe, Muhammad Agam Khalilullah, S.IP., sebagai pemateri untuk memberikan penguatan mengenai dasar-dasar organisasi dan kepemimpinan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Rapat Kerja yang diselenggarakan melalui musyawarah guna merumuskan program prioritas dan arah gerak organisasi selama satu periode kepengurusan.
Dalam pidato perdananya, Muspika Zahara menegaskan komitmennya menjadikan Himipol sebagai rumah bersama bagi mahasiswa untuk bertumbuh, berkarya, dan melahirkan perubahan.
Ia menyampaikan tiga fokus utama kepemimpinannya, yakni membangun lingkungan organisasi yang inklusif, mendorong budaya intelektual dan kepemimpinan yang kritis, kreatif, serta berintegritas, dan menghadirkan program kerja yang relevan, kolaboratif, serta memberikan manfaat nyata.
Muspika juga berkomitmen memperluas ruang kolaborasi, tidak hanya di lingkungan internal kampus, tetapi juga dengan masyarakat dan berbagai organisasi eksternal.
Sementara itu, Koordinator Program Studi Ilmu Politik, Teuku Muzaffarsyah, menekankan pentingnya peran strategis Himipol dalam mendukung peningkatan Indikator Kinerja Utama (IKU), baik pada tingkat program studi, fakultas, maupun universitas.
Menurutnya, ketua dan pengurus terpilih harus mampu mendorong mahasiswa lebih aktif dalam kegiatan akademik maupun nonakademik.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan organisasi. Menurutnya, perempuan harus mendapatkan ruang dan kesempatan yang setara untuk mengambil peran strategis dalam organisasi kemahasiswaan.
Dukungan serupa disampaikan Wakil Dekan III FISIP, Dr. Taufik Abdullah, S.Ag., M.A. Ia mengingatkan bahwa TDO dan Raker tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial pergantian kepengurusan.
“TDO dan Raker bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan, tetapi merupakan proses kaderisasi untuk melahirkan pemimpin organisasi yang berintegritas, berkapasitas intelektual, dan mampu membaca dinamika politik, sosial, serta perkembangan zaman,” ujarnya.
Ia menegaskan, kualitas regenerasi akan menentukan arah organisasi sekaligus membentuk budaya kepemimpinan yang demokratis, adaptif, dan berorientasi pada kemajuan bersama.
Dengan terbentuknya kepengurusan baru, Himipol Unimal diharapkan mampu membuktikan perannya bukan sekadar sebagai organisasi mahasiswa, melainkan sebagai ruang produksi gagasan, pengembangan intelektualitas, dan kontrol kritis terhadap berbagai dinamika sosial-politik.
Tantangan kepengurusan 2026–2027 kini bukan hanya menyusun program kerja, tetapi memastikan setiap gagasan dapat diterjemahkan menjadi gerakan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa dan masyarakat.(**)
