LHOKSEUMAWE — Sikap tertutup Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Lhokseumawe dalam merespons konfirmasi wartawan memantik tanda tanya serius. Di tengah sorotan terhadap belanja perjalanan dinas dan konsumsi rapat Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp1,15 miliar, upaya media memperoleh penjelasan justru berujung tanpa jawaban. Nomor WhatsApp salah seorang wartawan bahkan diduga telah diblokir.
Persoalannya bukan semata-mata tidak adanya respons. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah direncanakan, dibelanjakan, dan dipertanggungjawabkan. Ketika pertanyaan menyangkut penggunaan uang rakyat tidak memperoleh penjelasan, ruang kecurigaan pun semakin terbuka.
Tim media mengaku telah mengirimkan permintaan konfirmasi tertulis melalui WhatsApp sejak awal pekan. Pesan tersebut memuat sejumlah pertanyaan mengenai belanja perjalanan dinas sekitar Rp768,57 juta serta belanja makanan dan minuman rapat sekitar Rp384,66 juta.
Wartawan juga telah mencantumkan identitas, menjelaskan kepentingan jurnalistik, serta memberikan tenggang waktu tujuh hari kerja untuk memperoleh tanggapan.
Namun, hingga batas waktu yang diberikan, tidak ada jawaban yang diterima. Bahkan, nomor WhatsApp pewarta tersebut kemudian tidak lagi dapat mengirimkan pesan kepada pejabat bersangkutan. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa nomor wartawan telah diblokir.
Jika benar terjadi, tindakan tersebut patut disayangkan. Pejabat publik semestinya membuka ruang komunikasi, terutama ketika pertanyaan menyangkut penggunaan anggaran yang bersumber dari uang masyarakat.
Sebelumnya, data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Bappeda Lhokseumawe TA 2025 menunjukkan alokasi perjalanan dinas sekitar Rp768,57 juta dan konsumsi rapat sekitar Rp384,66 juta.
Puluhan pos pengadaan dengan nilai bervariasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai frekuensi perjalanan, jumlah peserta rapat, dasar perhitungan biaya, serta hasil kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apakah seluruh kegiatan benar-benar terlaksana? Apakah pengeluaran sesuai kebutuhan dan standar biaya? Di mana dokumen pendukung serta bukti realisasinya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya dijawab melalui data dan dokumen resmi, bukan dihindari melalui sikap diam.
Seorang tokoh masyarakat pemerhati pembangunan Lhokseumawe yang meminta identitasnya dirahasiakan menyatakan, sikap tertutup pejabat justru memperbesar tuntutan publik agar pengawasan dilakukan secara independen.
"Kalau seluruh penggunaan anggaran sudah sesuai aturan dan pertanggungjawabannya lengkap, mengapa pertanyaan wartawan tidak dijawab? Publik tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya ingin transparansi. BPK dan aparat penegak hukum harus memeriksa persoalan ini secara objektif," ujarnya.
Masyarakat mendesak BPK RI Perwakilan Aceh memeriksa realisasi belanja Bappeda TA 2025, termasuk kesesuaian dokumen pengadaan, bukti perjalanan dinas, daftar peserta rapat, dan pertanggungjawaban pembayaran.
Kejaksaan Negeri Lhokseumawe juga diminta menelaah kemungkinan adanya penyimpangan anggaran, penggelembungan biaya, atau praktik pemecahan paket yang bertentangan dengan ketentuan pengadaan.
Selain itu, Wali Kota Lhokseumawe didesak mengevaluasi keterbukaan informasi di lingkungan perangkat daerah. DPRK Lhokseumawe pun diminta menggelar rapat dengar pendapat terbuka untuk meminta penjelasan langsung dari Kepala Bappeda.
Prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tidak boleh berhenti sebagai slogan birokrasi. Informasi penggunaan anggaran pada dasarnya terbuka untuk masyarakat, kecuali yang secara sah dikecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Sikap tidak merespons konfirmasi memang tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum. Namun, pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk menjelaskan penggunaan anggaran kepada masyarakat.
"Jangan jadikan jabatan sebagai tembok untuk menghindari pertanyaan publik. Uang yang dikelola itu uang rakyat. Semakin tertutup penjelasannya, semakin besar kebutuhan untuk membuka seluruh dokumen pertanggungjawabannya," tegas perwakilan masyarakat.
Kini, publik menunggu dua hal dari Bappeda Lhokseumawe: penjelasan resmi mengenai penggunaan anggaran sekitar Rp1,15 miliar dan klarifikasi atas dugaan pemblokiran nomor wartawan.
Transparansi tidak boleh kalah oleh sikap bungkam. Ketika pejabat publik memilih menutup komunikasi, pengawasan terhadap uang rakyat justru harus semakin diperkuat.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe maupun Pemerintah Kota Lhokseumawe terkait seluruh substansi pemberitaan ini.(Ak)
