Tapaktuan — Pengelolaan anggaran dan puluhan paket pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Selatan mulai menuai sorotan. Bukan hanya persoalan transparansi penggunaan anggaran miliaran rupiah, sikap Kepala DKP yang dinilai tertutup saat dikonfirmasi awak media juga memunculkan tanda tanya serius mengenai akuntabilitas lembaga tersebut. Kamis (12 Nov 2026).
Upaya wartawan memperoleh penjelasan mengenai rincian pelaksanaan pengadaan, mekanisme penyaluran bantuan kepada kelompok nelayan, hingga dokumen pertanggungjawaban anggaran belum membuahkan hasil.
Kepala DKP Aceh Selatan disebut beberapa kali menghindari upaya konfirmasi dengan alasan tidak memiliki waktu. Bahkan, sejumlah panggilan telepon dari awak media tidak mendapat respons.
Sikap tersebut patut disayangkan. Sebab, jabatan publik bukan ruang eksklusif yang membebaskan seorang pejabat dari kewajiban memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Terlebih, anggaran yang dikelola merupakan uang negara. Setiap rupiah yang dibelanjakan semestinya dapat ditelusuri, mulai dari perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga hasil yang diterima masyarakat.
Persoalan ini tidak boleh berhenti pada sikap seorang kepala dinas yang sulit ditemui atau tidak merespons konfirmasi wartawan.
Publik membutuhkan kejelasan: apakah seluruh paket pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan? Apakah bantuan kepada kelompok nelayan benar-benar disalurkan kepada penerima yang berhak? Apakah volume, spesifikasi, dan realisasi kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan serta pertanggungjawaban keuangan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berbasis dokumen, bukan sekadar pernyataan normatif.
Perlu ditegaskan, sikap tidak merespons konfirmasi media bukan bukti terjadinya tindak pidana maupun penyimpangan anggaran. Namun, ketertutupan pejabat publik dapat menghambat pengawasan masyarakat dan memperbesar ruang ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Masyarakat mendesak Bupati Aceh Selatan agar tidak membiarkan persoalan ini berlalu tanpa evaluasi. Bupati diminta mengambil langkah konkret dengan:
1. Memanggil Kepala DKP Aceh Selatan untuk meminta penjelasan terbuka mengenai seluruh paket pengadaan dan realisasi anggaran.
2. Mengevaluasi tata kelola anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta mekanisme penyaluran bantuan kepada kelompok nelayan.
3. Memerintahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan, kontrak, realisasi pekerjaan, bukti pembayaran, dan dokumen pertanggungjawaban.
4. Memastikan seluruh bantuan pemerintah benar-benar diterima kelompok nelayan sesuai peruntukannya.
5. Meneruskan temuan yang mengandung indikasi pelanggaran kepada aparat penegak hukum sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
Masyarakat juga mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pengelolaan anggaran miliaran rupiah di sektor kelautan dan perikanan menyangkut kepentingan masyarakat pesisir. Karena itu, transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban.
Jika seluruh proses pengadaan dan penyaluran bantuan telah berjalan sesuai aturan, tidak ada alasan untuk menghindari penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, publik menunggu sikap Bupati Aceh Selatan. Apakah akan melakukan pemeriksaan dan membuka persoalan ini secara transparan, atau membiarkan pertanyaan masyarakat terus menggantung?
Awak media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala DKP maupun Bupati Aceh Selatan untuk memberikan penjelasan atas berbagai pertanyaan tersebut.
Satu hal yang harus diingat: uang negara bukan milik pejabat, dan jabatan publik bukan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban.(Ak)
