LHOKSEUMAWE — Belanja perjalanan dinas dan konsumsi rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), alokasi dua pos belanja tersebut mencapai sekitar Rp1,15 miliar hanya dalam dua bulan. Kamis (12 Nov 2026).
Angka itu memantik pertanyaan serius tentang efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat. Terlebih, anggaran tersebut tersebar dalam puluhan pos pengadaan yang perlu diuji kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan realisasinya.
Data RUP mencatat, belanja perjalanan dinas pada Januari 2025 mencapai sekitar Rp768,57 juta, terbagi dalam 44 pos kegiatan, mulai dari penyusunan perencanaan, koordinasi pemerintahan, bidang ekonomi, infrastruktur hingga penelitian dan inovasi.
Sejumlah pos perjalanan dinas bahkan mencantumkan pagu Rp100 juta, Rp95 juta, Rp79 juta, Rp50 juta, dan Rp42 juta. Belanja perjalanan dinas dalam kota juga muncul dengan nilai puluhan juta rupiah.
Sementara itu, pada Maret 2025, belanja makanan dan minuman rapat serta jamuan tamu tercatat mencapai sekitar Rp384,66 juta, juga tersebar dalam 44 pos pengadaan melalui metode e-purchasing.
Salah satu pos mencapai Rp55,95 juta. Sejumlah pos lainnya berada pada kisaran Rp24–25 juta, Rp14–15 juta, hingga Rp11 juta.
Totalnya mendekati Rp1,15 miliar. Namun, besarnya pagu tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan. Persoalan utamanya adalah apakah setiap rupiah benar-benar dibelanjakan sesuai kebutuhan, didukung bukti yang sah, dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Berapa kali perjalanan dinas benar-benar dilaksanakan? Siapa saja pegawai yang berangkat, ke mana tujuan perjalanan, dan apa hasil yang diperoleh?
Untuk belanja konsumsi rapat, siapa peserta yang menikmati fasilitas tersebut? Berapa kali rapat dilaksanakan, berapa jumlah peserta, serta di mana dokumen undangan, daftar hadir, notulensi, dan bukti pembayarannya?
Tak kalah penting, mengapa belanja tersebut tersebar dalam puluhan pos terpisah? Apakah pemisahan itu didasarkan pada kebutuhan kegiatan yang berbeda atau terdapat pola penganggaran yang perlu diperiksa lebih jauh?
Semua pertanyaan itu membutuhkan jawaban berbasis dokumen, bukan sekadar klarifikasi normatif.
Masyarakat pemerhati keuangan daerah mendesak BPK RI Perwakilan Aceh melakukan pemeriksaan mendalam terhadap realisasi belanja perjalanan dinas dan konsumsi rapat Bappeda Lhokseumawe TA 2025.
Kejaksaan Negeri Lhokseumawe juga diminta menelaah data tersebut, khususnya terkait kemungkinan ketidaksesuaian realisasi, pemborosan anggaran, penggelembungan biaya, maupun indikasi pemecahan paket yang bertentangan dengan ketentuan pengadaan.
Pemerintah Kota Lhokseumawe didesak membuka dokumen pertanggungjawaban belanja kepada publik. DPRK Lhokseumawe pun diminta memanggil Kepala Bappeda untuk memberikan penjelasan secara transparan.
"Uang rakyat hampir Rp1,15 miliar bukan angka kecil. Dana sebesar itu seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar habis untuk perjalanan dinas dan jamuan rapat. Kami meminta BPK dan aparat penegak hukum tidak menutup mata. Periksa secara objektif dan buka hasilnya kepada publik," ujar seorang tokoh masyarakat Lhokseumawe.
Kini pertanyaan publik sederhana: apakah belanja Rp1,15 miliar tersebut benar-benar menghasilkan kinerja perencanaan pembangunan yang terukur, atau justru menyisakan tumpukan kuitansi tanpa manfaat yang sebanding?
Bappeda Lhokseumawe perlu memberikan penjelasan. Sebab, transparansi anggaran bukan pilihan, melainkan kewajiban dalam pengelolaan keuangan negara.
Redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe serta pihak terkait.(Ak)
