TAPAKTUAN — Pengelolaan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2025 senilai sekitar Rp14 miliar menuai sorotan. Sejumlah pos belanja operasional bernilai fantastis, mulai dari perjalanan dinas, jamuan tamu, natura, hingga pengadaan logistik dan alat tulis kantor, kini didesak untuk diaudit secara menyeluruh. Kamis (12 Nov 2026).
Sorotan terbesar tertuju pada perjalanan dinas biasa sebesar Rp3,78 miliar, belanja jamuan tamu Rp1,60 miliar, natura Rp1,02 miliar, logistik kantor Rp1,59 miliar, serta ATK Rp891,96 juta.
Jika ditambah perjalanan dinas dalam kota, total anggaran perjalanan mendekati Rp4 miliar. Sementara akumulasi belanja jamuan, natura, dan konsumsi rapat mencapai hampir Rp3 miliar.
Besarnya alokasi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: siapa penerima manfaatnya, apa urgensinya, bagaimana realisasinya, dan sejauh mana dampaknya terhadap pelayanan publik?
Tokoh masyarakat Tapaktuan mendesak Kejaksaan Negeri Aceh Selatan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif. Aparat penegak hukum diminta menelusuri dokumen pertanggungjawaban, daftar perjalanan pegawai, bukti pengadaan, kewajaran harga, hingga keberadaan fisik barang.
“Jangan sampai uang rakyat terkuras untuk belanja rutin yang tidak terukur manfaatnya, sementara kebutuhan dasar masyarakat masih menuntut perhatian,” demikian desakan tokoh masyarakat.
Persoalan transparansi juga mencuat. Tim media telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kasubbag Umum Sekretariat Daerah melalui WhatsApp. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan.
Masyarakat mendesak Kajari Aceh Selatan mengaudit seluruh pos belanja, mengungkap penyedia dan penerima manfaat, memverifikasi bukti realisasi, serta menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi penyimpangan dan kerugian keuangan negara.
Rp14 miliar bukan angka kecil. Publik berhak mengetahui apakah setiap rupiah benar-benar digunakan untuk kepentingan pemerintahan atau justru menjadi beban anggaran tanpa manfaat yang sepadan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kesimpulan bahwa anggaran tersebut mengandung tindak pidana. Klarifikasi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan tetap diperlukan guna menjamin keberimbangan pemberitaan.(Ak)
