Berdasarkan data anggaran yang dihimpun, total 19 pos belanja Bagian Umum Kabupaten Bireuen tercatat sebesar Rp5.857.835.235. Sejumlah pos dengan nilai ratusan juta hingga miliaran rupiah kini menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan anggaran publik yang semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Pos terbesar adalah belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebesar Rp1.404.969.867. Disusul tagihan listrik Rp1.174.923.835, belanja natura dan pakan Rp780 juta, bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas Rp723.827.200, serta belanja bahan-bahan lainnya Rp392.269.392.
Lima pos tersebut saja mencapai sekitar Rp4,47 miliar atau lebih dari 76 persen total anggaran yang tercantum dalam daftar.
Besarnya konsentrasi belanja operasional itu menimbulkan pertanyaan mendasar: seberapa besar kebutuhan riilnya, bagaimana perhitungannya, dan apa indikator yang digunakan untuk memastikan setiap rupiah dibelanjakan secara efisien?
Kepala Bagian Umum Kabupaten Bireuen, Salaiman, SP, yang akrab disapa Sule, ketika dikonfirmasi menyebutkan bahwa alokasi anggaran jamuan tamu tersebut masih dalam batas kewajaran.
"Itu hal yang wajar, Bang. Kali ini lebih kecil anggaran untuk jamuan tamu," kata Salaiman.
Pernyataan tersebut justru membuka ruang pertanyaan lanjutan. Jika anggaran tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, berapa sebenarnya alokasi jamuan tamu pada 2025? Berapa jumlah kegiatan yang direncanakan sepanjang 2026, berapa tamu yang dilayani, dan berapa standar biaya per kegiatan?
Tanpa data pembanding dan rincian perhitungan, klaim bahwa anggaran tersebut lebih kecil belum cukup untuk menjawab pertanyaan publik mengenai kewajaran penggunaannya.
Sorotan berikutnya tertuju pada anggaran pembayaran listrik sebesar Rp1.174.923.835.
Salaiman menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk membayar kebutuhan listrik Pendopo dan Kantor Bupati Bireuen.
Namun, penjelasan itu belum menjawab berapa besaran tagihan masing-masing gedung, berapa konsumsi listrik setiap bulan, serta apakah seluruh alokasi tersebut telah didasarkan pada kebutuhan riil.
Demikian pula anggaran BBM dan pelumas sebesar Rp723.827.200. Salaiman menyebutkan bahwa anggaran tersebut mencakup kebutuhan kendaraan, mulai dari jajaran pimpinan hingga bawahan.
Pertanyaannya, berapa jumlah kendaraan yang ditanggung, bagaimana sistem distribusi BBM, dan seperti apa mekanisme pencatatan serta pengawasannya?
Transparansi atas rincian tersebut penting agar besarnya anggaran tidak berhenti pada penjelasan umum tanpa disertai data yang dapat diuji.
Selain lima pos utama, data anggaran Bagian Umum Bireuen juga mencatat sejumlah belanja lainnya, antara lain:
- Alat listrik: Rp230 juta.
- Alat rumah tangga lainnya: Rp138,5 juta.
- Alat tulis kantor: Rp131.203.840.
- Medical check-up: Rp95 juta.
- Jasa pencucian pakaian dan peralatan rumah tangga: Rp90.868.618.
- Sewa alat rumah tangga lainnya: Rp80 juta.
- Penambah daya tahan tubuh: Rp68.853.933.
- Alat pendingin: Rp63.240.000.
- Pemeliharaan gedung kantor: Rp50 juta.
- Meja kerja pejabat: Rp46.505.750.
- Sewa hotel: Rp40 juta.
- Kursi rapat pejabat: Rp34 juta.
- Jasa penyelenggaraan acara: Rp20 juta.
Deretan alokasi tersebut membutuhkan penjelasan mengenai volume kebutuhan, spesifikasi barang dan jasa, penerima manfaat, serta mekanisme pengadaan dan pertanggungjawabannya.
Bukan berarti setiap belanja tersebut tidak diperlukan. Namun, besarnya alokasi anggaran publik harus sebanding dengan kebutuhan, memiliki dasar perencanaan yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.
Besarnya belanja operasional Bagian Umum Bireuen semestinya menjadi perhatian Inspektorat Kabupaten Bireuen selaku aparat pengawasan internal pemerintah.
Pengawasan tidak cukup hanya memeriksa kelengkapan dokumen administrasi. Pemeriksaan juga perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan dan kebutuhan aktual, kewajaran harga, volume pengadaan, bukti pembayaran, hingga manfaat pengeluaran.
Beberapa hal yang layak ditelusuri antara lain dasar perhitungan jamuan tamu Rp1,4 miliar, rincian tagihan listrik setiap gedung, jumlah kendaraan pengguna BBM, serta peruntukan anggaran natura dan pakan Rp780 juta.
Demikian pula belanja bahan-bahan lainnya Rp392,26 juta yang membutuhkan penjelasan mengenai jenis barang, volume, dan penggunaannya.
Publik berhak mengetahui apakah seluruh alokasi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan objektif atau sekadar menjadi rutinitas belanja tahunan.
Di tengah tuntutan peningkatan pelayanan publik dan kebutuhan pembangunan daerah, penggunaan anggaran operasional pemerintahan harus ditempatkan dalam kerangka efisiensi dan kepentingan masyarakat.
Pemerintah tentu membutuhkan jamuan tamu, listrik, BBM, serta berbagai fasilitas penunjang kerja. Namun, kebutuhan tersebut tidak serta-merta membebaskan setiap alokasi dari kewajiban untuk diuji kewajarannya.
Rp5,85 miliar bukan angka kecil. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki dasar kebutuhan, peruntukan yang jelas, serta mekanisme pertanggungjawaban yang terbuka.
Hingga berita ini diterbitkan, angka-angka yang disajikan merupakan data alokasi anggaran Tahun Anggaran 2026, bukan realisasi penggunaan dana. Karena itu, belum dapat disimpulkan adanya penyimpangan ataupun kerugian keuangan daerah.
Redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada Kepala Bagian Umum Kabupaten Bireuen, Inspektorat, serta pihak terkait untuk memberikan penjelasan tambahan, termasuk menyampaikan data pembanding anggaran tahun sebelumnya dan rincian peruntukan setiap pos belanja.
Klarifikasi tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.
Sebab, persoalan utama bukan semata-mata besarnya anggaran, melainkan apakah setiap alokasi benar-benar mencerminkan kebutuhan pemerintahan, dijalankan secara efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Transparansi tidak cukup dengan menyebut anggaran itu wajar. Publik membutuhkan angka, rincian, dan bukti pertanggungjawaban.(MH)
