Niken Faramida, S.E.
Pengajar di PKBM Khairu Ummah DIY
Peliknya kehidupan hari ini semakin berat tatkala ada wacana pemajakan terhadap aktivitas ekonomi informal, mulai dari jasa tukang cukur, tukang pijat, hingga usaha warung makan. Harga kebutuhan naik secara drastis sedangkan uang sebagai alat tukar tidak mampu mengimbangi kenaikan harga kebutuhan pokok. Bagi warga masyarakat, wacana pemajakan pada aktivitas ekonomi informal sangat berat di tengah peliknya situasi hidup. Warga masyarakat tidak hanya dibebankan pada satu item pajak, namun juga dibebankan dengan berbagai macam item pajak seperti ppn, pph, pajak kendaraan, pbb, dll. Dalam waktu 1 tahun, ragam pajak wajib ditunaikan warga masyarakat. Bagi warga ber-UMP imut, UMP di Yogyakarta Rp2.417.495,00 per bulan. Bayangkan dengan gaji ini harus dibagi untuk biaya makan harian, biaya hidup, biaya sekolah, bayar pajak, dll. Otak harus berputar berapa kali agar nominal tersebut bisa bertahan satu bulan?
Ungkapan _In this economy_ rasanya bukan hal yang berlebihan untuk menerangkan peliknya situasi ekonomi yang dialami warga masyarakat. Beban pajak bertumpuk-tumpuk berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat. Warga menurunkan kualitas dan kuantitas pembelian barang kebutuhan pokok, sehingga kualitas hidup masyarakat pun menurun yang disebut _downgrade lifestyle_. Kesejahteraan warga masyarakat semakin jauh dari harapan. Padahal, akumulasi pajak yang kini ada justru terserap untuk agenda kebijakan populis yang tidak signifikan berdampak positif untuk masyarakat. Apabila wacana penarikan pajak ini pada akhirnya terlaksana, suatu hari akan ada wacana penarikan pajak baru pada sektor aktivitas ekonomi informal lainnya.
Paradoks rezim hari ini tatkala Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya pelaku/pemungut maks (upeti/pajak yang zalim) itu berada di neraka." (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya). Mengejawantahkan hadits ini agar sesuai dengan kebijakan publik, maka penguasa haram memungut pajak. Sumber kas negara bukan dari pajak melainkan dari zakat, kepemilikan umum (fai', ghanimah, kharaj, jizyah, 'usyur, rikaz, tambang, harta orang yang meninggal tanpa ahli waris, harta yang tidak ada pemilik), dan kepemilikan negara (khums, harta sitaan, denda ta'zir, hibah, dharibah). Ragam pemasukan kas negara ini, mampu membiayai seluruh aktivitas warga masyarakat tanpa pungutan pajak. Kas negara tidak digunakan untuk membiayai program populis. Melainkan untuk membiayai program unggulan dalam upaya menyejahterakan warga masyarakat seperti mengupayakan pendidikan dan kesehatan gratis, menggaji tenaga pendidik secara wajar, menggaji tenaga medis secara wajar. Standar penggajian bukan standar UMP tetapi standar _effort_ keahlian dan tenaga yang dicurahkan. Negara membukaan lapangan pekerjaan bagi kaum laki-laki untuk mendapatkan nafkah. Sehingga, upaya menyejahterakan warga masyarakat bukanlah angan-angan.
