LHOKSEUMAWE – Wakil Ketua II DPRK Lhokseumawe, Zulya Zaini, menghadiri kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Teuku Rahmatsyah, S.H., M.H., M.Kn., di Kantor Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Lhokseumawe.
Kunjungan Kajati Aceh ini bukan sekadar agenda kelembagaan. Momentum tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi lintas institusi, terutama dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai koridor hukum, transparan, dan akuntabel.
Zulya Zaini menegaskan, sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, dan seluruh unsur Forkopimda merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mengawal keberlanjutan pembangunan.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, komunikasi antarlembaga harus terus dibangun agar berbagai persoalan pemerintahan dapat dibahas secara terbuka dan diselesaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Ia berharap, hubungan kelembagaan antara DPRK Lhokseumawe, Pemerintah Kota, dan jajaran Kejaksaan semakin solid. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Zulya juga menilai kehadiran Kejaksaan memiliki arti strategis dalam memberikan pendampingan hukum sekaligus pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Dengan pengawasan yang efektif, setiap program pemerintah diharapkan dapat berjalan tepat sasaran, meminimalkan potensi penyimpangan, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kepentingan publik.
"Harapan kita, melalui sinergi yang semakin kuat ini, Kota Lhokseumawe dapat terus berkembang, penegakan hukum semakin baik, serta tercipta rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh lembaga pemerintahan," ujar Zulya.
Ia menegaskan, hubungan harmonis antarlembaga tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi juga harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.(ADV)