Demikian pula dengan proses pembangunan dengan pendekatan sumber daya alam Aceh yang kaya, selama ini masyarakat tetap dalam kungkungan kemiskinan karena kebijakan pemerintahan Aceh belum berpihak kepada masyarakat (inklusif) seperti eksploitasi sumber daya kawasan potensial dibidang pertambangan, energi dan mineral masih sangat ekslusif hanya dapat dinikmati oleh pemodal, masyarakat hanya menikmati debu dan kerusakan lingkungan.
Akses kesehatan juga seperti JKA yaitu jaminan kesehatan Aceh yang diperuntukkan untuk masyarakat Aceh, apa yang telah diperbuat oleh Bustami ketika yang bersangkutan menjabat kadis keuangan dan sekda Aceh bahkan Pj Gubenur Aceh ?.
Masyarakat yang sakit masih belum tertangani dengan baik, pelayanan terhadap pasien miskin masih belum memuaskan, malah biaya untuk JKA hampir tidak tetampung dalam APBA sejak tahun 2023 yang lalu, itu fakta dan bukti Ombus belum bisa memimpin pemerintahan," papar Tgk M Nur.
Lanjut Tgk M Nur, contoh lain kata dalam misinya menyangkut dengan pertumbuhan perekonomian Aceh setara nasional atau propinsi lain, ini kan tidak logis karena ini adalah strategi hubungan kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh, bagaimana si Ombus bisa melakukannya tanpa dukungan politik yang kuat, nanti jadi nya lage cangguek dimiyub bruuk," tutup Tgk M Nur di sebuah cafe di Banda Aceh. (A,1)
