Oleh : Winarti Ahmad ( Pemerhati Sosial)
Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2/2025). Danantara adalah badan investasi baru yang dibentuk untuk mengelola kekayaan negara secara optimal dan mendanai berbagai proyek strategis nasional.
Danantara berawal dari cita-cita Begawan Ekonomi Sumitro Djojohadikusumo, ayahanda Presiden Prabowo Subianto. Sang Begawan Ekonomi berpendapat bahwa jika BUMN memberikan 1-5 persen labanya untuk dikelola oleh suatu badan investasi yang akan membeli saham perusahaan swasta, maka keuntungan dari saham berupa deviden maupun keuntungan penjualan saham akan digunakan untuk membantu ekonomi masyarakat.
Konon berawal dari cita-cita (ambisi) tersebut, maka Presiden Prabowo menggunakan deviden BUMN, yang sedianya disetor ke kas negara sebagai PNBP, dialihkan menjadi investasi pemerintah di Danantara. Sekaligus menginvestasikan dana hasil efisiensi APBN pada Danantara.
Presiden Prabowo menyebutkan dana kelolaan Danantara ditarget mencapai 900 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 14.000 triliun (Pidato dalam KLB Partai Gerindra). Selanjutnya Presiden menyampaikan bahwa Danantara akan mendapatkan penempatan dana pertama kali dari deviden BUMN sebesar Rp 100 triliun, yang tidak disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Selanjutnya Danantara akan memperoleh penambahan modal melalui mekanisme investasi pemerintah (pengeluaran pembiayaan dalam APBN) dari hasil kebijakan efisiensi APBN yang diperkirakan sebesar Rp 556 triliun, yang terdiri dari penghematan tahap pertama sesuai Inpres Nomor 1 tahun 2025 sebesar Rp 306 triliun dan penghematan yang akan datang (hal ini belum dijelaskan oleh Presiden, apakah dalam tahun anggaran 2025 atau sesudahnya) sebesar Rp 250 triliun.
Presiden menjelaskan bahwa Rp 250 triliun berasal dari efisiensi APBN tahap berikutnya sebesar Rp 300 triliun, di mana Rp 50 triliun di-realokasi untuk program stimulus fiskal mengatasi dampak kebijakan efisiensi, dan Rp 250 triliun diberikan ke Danantara melalui skema investasi pemerintah. Efisiensi APBN yang “pilih-pilih” di mana terdapat 17 kementerian/ lembaga yang dikecualikan, telah membuat dampak langsung bagi kinerja pemerintahan, khususnya kinerja layanan publik.
https://money.kompas.com/read/2025/02/18/053940026/danantara-antara-pengorbanan-rakyat-dan-ambisi-pemimpin
Danantara Sumber Dana Segar untuk Oligarki
Investor-investor global diperkirakan akan tertarik dengan proyek-proyek Danantara. Pertama, karena badan itu juga akan berinvestasi sehingga ada pembagian risiko. Kedua, aset yang dikelola Danantara akan sangat besar sehingga ada faktor kredibilitas.
Pemerintah memilih untuk menyuntikkan dana ke Danantara yang berfokus pada proyek-proyek infrastruktur dan investasi besar. Sementara itu, sektor-sektor esensial, seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur dasar melalui Kementerian PU, justru mengalami pemangkasan anggaran yang besar. Padahal, sektor-sektor ini tidak hanya berperan dalam pembangunan ekonomi jangka panjang, melainkan juga dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung.
Pemangkasan anggaran di sektor-sektor ini dapat memperlambat pencapaian tujuan pembangunan manusia, kesehatan, dan pendidikan. Terlihat dalam Anggaran Kemenkeu 2026, program prioritas pemerintah adalah Program Makan Bergizi Gratis, ketahanan pangan, ketahanan energi, perumahan, dan pertahanan keamanan; sedangkan pendidikan dan kesehatan hanya diletakkan sebagai prioritas pendukung.
Pendidikan dan kesehatan yang diletakkan di lapis kedua dalam skala prioritas rezim ini menandakan pemerintah tidak memandang bidang pendidikan dan kesehatan tidak lebih penting dari MBG dan kendaraan listrik. Padahal, kualitas pendidikan Indonesia masih buruk.
Demikian pula kesehatan, mulai dari sulit menjangkau fasilitas kesehatan berkualitas (terutama di daerah terpencil), keterbatasan infrastruktur, minimnya tenaga medis yang tersedia, kelangkaan fasilitas medis yang memadai, dan lain-lain. Meski pemerintah membantah efisiensi anggaran harusnya tidak menyasar hal-hal tersebut, faktanya masyarakat terus melaporkan dampak buruk yang terjadi dan bertolak belakang dengan komitmen yang dijanjikan pemerintah, seakan-akan klarifikasi pemerintah menjadi omong kosong saja.
Kebijakan efisiensi anggaran yang menyasar sektor tersebut sungguh menunjukkan bahwa pemerintah tidak menganggap sektor tersebut penting dan tidak memiliki visi pembangunan jangka panjang terhadap kualitas SDM dan pelayanan kepada masyarakat. Inilah potret negara Kapitalis yang tidak perduli pada rakyatnya dengan memilih investasi dari pada fokus untuk kesejahteraan rakyatnya. Akibatnya, secara tidak langsung rakyat pun tersakiti.
Sistem Ekonomi Islam Menyejahterakan Rakyat
Dalam Sistem Islam negara adalah satu satunya yang berhak mengelola kepemilikan umum dan kepemilikan negara maka haram untuk menyalahi apa yang sudah di tentukan Allah. Sehingga dari sini peluang para kapitalis untuk menguasai Harta milik umum sepert SDAE dan Juga Harta milik Negara seperti BUMN melalui mekanisme investasi akan tertutup rapat. Lembaga pengelola investasi Negara seperti Danantara tidak akan dibentuk.
Pandangan Islam terhadap kesejahteraan dilihat dari terpenuhinya kebutuhan pokok masing-masing individu secara layak, yakni terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan secara baik. Untuk itu, negara memastikan para penanggung nafkah, yakni ayah dan suami mampu mengakses lapangan pekerjaan dan benar-benar memenuhi tanggung jawab mereka untuk menafkahi keluarganya.
Sistem Islam mewajibkan negara untuk memenuhi semua kebutuhan individu dengan mudah dan murah. Begitupula kebutuhan yang bersifat komunal secara seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan secara gratis bagi seluruh warga negara baik kaya maupun miskin. Untuk pembiayaannya bersumber dari pengelolaan harta kepemilikan umum maupun kepemilikan negara.
Dalam mewujudkan kesejahteraan tentu sistem Islam harus diterapkan Secara kaffah tidak hanya sistem ekonominya saja tapi butuh sistem politik Islam dan yang lain sesuai dengan tuntunan syariat. Semua hanya terwujud dalam sistem Khilafah Islamiyah yang dipimpin seorang Khalifah.
