Aceh Jaya – Anggaran jumbo mengalir deras ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Aceh Jaya dalam APBK 2024. Catatan belanja yang dihimpun menunjukkan porsi terbesar justru tersedot untuk pos jasa tenaga sopir dan pemeliharaan bus sekolah dua pos yang memantik tanya soal prioritas belanja publik. Selasa (09/09/2025).
Tercatat, jasa tenaga sopir dianggarkan Rp 1,44 miliar. Jumlah ini mengalahkan belanja lain, termasuk honor tenaga keamanan yang menyedot Rp 326,4 juta, serta alokasi tambahan belasan juta rupiah untuk pos keamanan taktis lebaran hingga tim pengamanan kegiatan.
Untuk urusan pemeliharaan, Dishub menganggarkan Rp 600 juta hanya untuk bus sekolah. Anggaran ini diklaim sebagai "rehab berat" bagi armada tua berusia 11–18 tahun. Tak berhenti di sana, perawatan alat bengkel, alat ukur, dan kalibrasi menelan Rp 113 juta, sementara gedung pengujian kendaraan bermotor (PKB) membutuhkan Rp 178,44 juta untuk pengecoran jalan, rehab lantai, dan cat ulang.
Belanja perjalanan dinas pun tak kalah mencolok. Perjalanan dinas biasa dianggarkan Rp 50 juta, perjalanan dinas dalam kota Rp 20 juta, ditambah belanja konsumsi rapat dan aktivitas lapangan yang dipecah dalam beberapa pos belanja dengan total puluhan juta rupiah.
Rinciannya kian rumit dengan munculnya pos-pos mini seperti Rp 13,5 juta untuk pelaksanaan kegiatan lapangan, Rp 22,5 juta untuk survei tanah, hingga Rp 9 juta untuk kalibrasi alat uji kendaraan bermotor.
Publik pun bertanya: mengapa dana ratusan juta hingga miliaran rupiah lebih banyak habis untuk supir, keamanan, dan perawatan sarana, ketimbang program yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan transportasi warga?
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dishub Aceh Jaya, Azhar, membantah adanya pemborosan. "Semua anggaran dapat dipertanggungjawabkan, baik pemeriksaan BPK maupun pansus DPRK," tulisnya lewat pesan WhatsApp.
Azhar merinci, anggaran sopir Rp 1,44 miliar merupakan outsourcing melalui PT Bara jaya untuk seluruh sopir (kecuali RSUD dan DLH). Honor tenaga keamanan Rp 326,4 juta disebutnya dialokasikan bagi 20 personel pengamanan LLAJ selama setahun penuh.
Namun, jawaban ini tak sepenuhnya meredakan kecurigaan. Pengamat menilai transparansi dan akuntabilitas anggaran Dishub masih jauh dari harapan. Anggaran super gemuk untuk pos belanja rutin dianggap tak sebanding dengan manfaat nyata yang dirasakan publik.
Pertanyaannya uang rakyat miliaran rupiah itu benar-benar jadi layanan publik, atau sekadar menghidupi mesin birokrasi? (Ak)
