Oleh: Hameeda
Beberapa waktu terakhir, ruang publik digital Indonesia diwarnai kabar yang mengkhawatirkan. Sejumlah konten kreator, aktivis, dan influencer yang bersikap kritis terhadap kebijakan rezim justru menghadapi teror dan intimidasi. Bentuknya bukan sekadar serangan verbal, melainkan cukup berbahaya, baik ancaman fisik, vandalisme, peretasan digital, pelemparan bom molotov, kiriman bangkai ayam, hingga intimidasi yang menyasar keluarga korban.
Sebut saja, DJ Donny, yang dikenal sebagai Musisi elektronik sekaligus konten creator TikTok yang aktif mengkritik isu sosial dan kebijakan publik. Rumahnya diteror bom Molotov pada Rabu dini hari (31/12/2025). Sherly Annavita, influencer dan kreator konten politik sosial, juga melaporkan serangkaian teror mulai dari surat ancaman, vandalisme, hingga rumah dilempari telur. Konten kreator Virdian Aurellio melaporkan mengalami ancaman berulang, peretasan akun media sosial, hingga gangguan terhadap anggota keluarganya. Iqbal Damanik, Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, mendapatkan kiriman bangkai ayam dengan pesan ancaman untuk keluarganya. Berbagai teror dan intimidasi ini mereka dapatkan setelah kritik terhadap pemerintah pasca bencana Sumatra. (mediaindonesia.com, 31/12/2025).
Fenomena ini bukan insiden tunggal. Polanya berulang, sasarannya serupa, dan momentumnya sering berdekatan dengan kritik tajam terhadap kebijakan publik. Rentetatan kasus tersebut memicu kekhawatiran publik atas kebebasan berpendapat di sistem demokrasi saat ini.
Teror dan intimidasi terhadap aktivis serta influencer kritis merupakan bentuk kekerasan yang bertujuan membungkam suara rakyat. Ketika kritik dijawab dengan ancaman, pesan yang hendak disampaikan jelas diam adalah pilihan paling aman. Teror seperti ini akhirnya mampu menciptakan ketakutan. Tidak hanya bagi individu yang bersuara tetapi juga publik luas agar berpikir dua kali sebelum menyampaikan pendapat.
Rezim yang alergi terhadap kritik pada akhirnya memperlihatkan watak demokrasi yang otoriter, prosedur demokrasi mungkin tetap berjalan, tetapi substansinya kosong. Pemilu ada, namun kritik dibungkam. Kebebasan dijanjikan, tetapi rasa aman dicabut. Kondisi ini pada akhirnya akan membuat publik merasakan bahkan mempertanyakan akankah sistem yang ada masih bisa dipertahankan.
Dalam Islam, mengoreksi atau menasihati penguasa bagian dari amar ma’ruf nahi munkar bukan sekedar kebebasan berpendapat dan memang sepantasnya untuk dilakukan. Karena amar ma’ruf nahi munkar tidak hanya diperuntukkan bagi sesama muslim, tapi juga bagi rakyat terhadap penguasa. Ketika penguasa berlaku tidak adil, melakukan kedzoliman terhadap rakyat, maka sudah kewajiban rakyat untuk melakukan nasihat (muhasabah).
Rasulullah saw bersabda, “Agama itu nasihat”, kami bertanya: “untuk siapa?” Beliau saw menjawab: ”untuk Allah,untuk kitab-Nya, untuk rasul-Nya, untuk pemimpin kaum Muslimin dan seluruh kaum Muslimin (HR. Imam Bukhari dan Muslim). Memberikan nasihat muhasabah kepada pemimpin kaum Muslimin adalah kewajiban yang harus dilakukan atas dasar keimanan bukan kebencian. Bahkan Rasulullah saw memberikan pujian dengan gelar afdhalul jihad bagi orang yang menasihati penguasa yang dzalim dan apabila ia terbunuh kedudukannya disamakan oleh Rasulullah dengan pemimpin para syuhada (Hamzah bin Abdul Muthalib).
Islam memposisikan penguasa sebagai junnah (pelindung rakyat), bukan peneror apalagi pengancam. Kekuasaan bukan alat menakut-nakuti, melainkan amanah untuk menerapkan hukum-hukum Allah sehingga terjaga salah satunya keamanan bagi rakyat. Syariat mengatur hubungan penguasa dan rakyat secara seimbang. Penguasa wajib menjalankan peran sebagai ra’in (pengurus urusan rakyat) dan junnah (perisai pelindung). Sebaliknya, rakyat memiliki kewajiban muhasabah lil hukam, mengoreksi dan mengingatkan penguasa ketika menyimpang dari aturan Allah swt. Seyogyanya kritik tidak dibalas dengan intimidasi, namun dijawab dengan evaluasi dan perbaikan
Sejarah Islam memberi teladan nyata. Para khalifah dikenal sangat terbuka terhadap kritik. Diantaranya Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq usai di baiat oleh kaum muslimin, berpesan "...jika aku berbuat baik, bantulah aku. Tapi jika aku berbuat keburukan luruskan aku". Selain itu Khalifah Umar bin Khattab juga pernah mendapat kritikan. Ketika itu beliau sempat memberikan kebijakan pembatasan mahar. Namun kebijakan tersebut dikritik oleh seorang perempuan di muka umum. Umar pun dengan kerendahan hati menerimanya seraya berkata, “Perempuan itu benar, Umar salah”.
Wallahu a’lam bissawab.
