Meulaboh — Rencana anggaran tahun 2026 di BLUD Rumah Sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, menuai sorotan. Di tengah tuntutan peningkatan mutu layanan kesehatan, struktur belanja justru didominasi perjalanan dinas, lembur, tunjangan, dan jasa pegawai dengan nilai miliaran rupiah. Rabu (24/2/2026).
Data rencana anggaran menunjukkan, rumah sakit milik pemerintah daerah di Meulaboh itu mengalokasikan Rp 2,68 miliar untuk perjalanan dinas tetap, Rp 366 juta perjalanan dinas biasa, serta Rp 30 juta perjalanan dinas dalam kota.
Total anggaran mobilitas aparatur tersebut mendekati Rp 3,1 miliar.
Angka tersebut belum termasuk belanja lembur sebesar Rp 2,15 miliar dan uang meugang Rp 990 juta.
Besarnya alokasi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai urgensi dan dampak langsung perjalanan dinas terhadap peningkatan pelayanan pasien.
Belanja ATK dan Cetak Ratusan Juta
Selain perjalanan dinas, belanja operasional kantor juga tercatat signifikan. Anggaran alat tulis kantor (ATK) mencapai Rp 500 juta, barang cetak Rp 120 juta, serta penggandaan atau fotokopi Rp 120 juta. Untuk benda pos dialokasikan Rp 35 juta.
Tak hanya itu, penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk instalasi rawat inap dan farmasi dianggarkan Rp 500 juta. Sementara belanja modal peralatan komputer dan alat kantor menembus lebih dari Rp 1,6 miliar.
Di tengah dorongan digitalisasi layanan kesehatan, tingginya anggaran cetak dan fotokopi memunculkan pertanyaan tentang efektivitas transformasi sistem administrasi yang sedang berjalan.
Pelatihan dan Bimtek Tembus Rp 1,5 Miliar Belanja peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga terbilang besar.
Kursus singkat dan pelatihan dianggarkan Rp 896 juta, sedangkan bimbingan teknis Rp 645 juta. Totalnya hampir Rp 1,54 miliar.
Publik mempertanyakan sejauh mana pelatihan dan bimtek tersebut terukur dampaknya terhadap mutu pelayanan kesehatan.
Jasa Pelayanan Kesehatan Rp 48,89 Miliar Porsi terbesar dalam struktur anggaran berada pada jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp 48,89 miliar.
Di dalamnya terdapat alokasi untuk PPPK paruh waktu tenaga kesehatan Rp 2,02 miliar dan tenaga teknis Rp 540 juta. Jasa tenaga kesehatan dari beberapa pos tercatat lebih dari Rp 1,9 miliar.
Selain itu, jasa tenaga kebersihan dianggarkan Rp 1,65 miliar, keamanan Rp 360 juta, kalibrasi Rp 250 juta, serta Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Rp 150 juta.
Belanja jasa audit, pendampingan laporan keuangan, hingga bantuan hukum juga muncul dengan total ratusan juta rupiah. Bahkan, pos bantuan hukum dan operasionalnya tercatat lebih dari satu kali dalam daftar anggaran.
Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Miliaran Rupiah
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS dianggarkan Rp 4,32 miliar. Jika digabung dengan berbagai tunjangan fungsional PNS, totalnya mencapai lebih dari Rp 5,6 miliar.
Tunjangan PPh dan tunjangan khusus pegawai BLUD juga tercantum dalam beberapa pos bernilai ratusan juta rupiah. Honorarium tim programmer SIMRS dianggarkan Rp 88 juta, di luar berbagai insentif non jasa pelayanan lainnya.
Transparansi dan Efektivitas Dipertanyakan
Secara keseluruhan, struktur anggaran 2026 menunjukkan dominasi belanja pegawai, perjalanan dinas, tunjangan, serta operasional administratif.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar apakah komposisi belanja tersebut sebanding dengan target peningkatan kualitas layanan pasien?
Dan sejauh mana transparansi serta efektivitas penggunaannya diawasi?
Di tengah harapan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang cepat dan berkualitas, publik menanti penjelasan resmi dari manajemen rumah sakit maupun pemerintah daerah. Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan tanggapan. (Ak)
