Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, mengonfirmasi bahwa pihaknya akan menggelar konferensi PWI Aceh Utara lanjutan pada pekan pertama Ramadhan 1447 Hijriah di Banda Aceh. Konferensi tersebut akan melibatkan seluruh peserta yang memiliki legitimasi berdasarkan Surat Keputusan (SK) resmi PWI Provinsi.
“Konferensi lanjutan akan dilaksanakan dengan mengundang semua peserta yang terdiri dari 13 orang peserta dan 1 orang peninjau sesuai SK PWI Aceh No.26.PWI-Aceh.SK.I.2026 Tanggal 22 Januari 2026 tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Peserta, Peninjau dan Waktu Pelaksanaan ke Banda Aceh,” ujar Nasir saat dikonfirmasi.
Namun, keputusan pengambilalihan aset dan administrasi oleh PWI Aceh memunculkan pertanyaan serius mengenai kondisi transisi kepengurusan di Aceh Utara. Nasir menegaskan, seluruh aset organisasi kini berada di bawah kendali PWI Aceh sebagai otoritas provinsi, termasuk aset yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah daerah.
Ia menyebutkan, aset yang terkait dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara akan segera dikoordinasikan guna memastikan pengamanan dan mencegah potensi penyalahgunaan di tengah kekosongan kepemimpinan definitif.
Langkah sentralisasi ini dinilai sebagai upaya konsolidasi, namun sekaligus mencerminkan adanya kegentingan struktural di tubuh organisasi wartawan tersebut. Nasir berharap klarifikasi ini dapat meredam berbagai spekulasi dan polemik yang berkembang di kalangan anggota maupun publik.
Di sisi lain, proses pemilihan ketua baru PWI Aceh Utara tetap mengacu pada hasil pendaftaran resmi panitia. Dua nama yang telah mendaftarkan diri dan dinyatakan memenuhi syarat adalah Abdul Halim dan Dedi.
Meski demikian, pengambilalihan langsung oleh pengurus provinsi memunculkan tanda tanya mengenai stabilitas internal dan independensi struktural organisasi di tingkat kabupaten. Konferensi mendatang dipandang sebagai momentum krusial yang akan menentukan arah legitimasi kepemimpinan sekaligus menguji komitmen PWI terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi organisasi.(A1)
