Lambatnya bantuan dari pemerintah tidak hanya membuat warga sulit mendapatkan tempat tinggal yang layak tapi juga sulit mendapatkan bantuan logistik, layanan kesehatan dan kebutuhan makanan. Ketika beban penanganan sepenuhnya diserahkan kepada daerah tanpa dukungan maksimal dari pemerintah pusat, maka penderitaan masyarakat akan semakin berkepanjangan.
Miris memang melihat kondisi Aceh pascabencana belum kunjung usai. Ini membuktikan peran negara yang abai terhadap nasib korban bencana Sumatera, terutama Aceh, pada bulan Ramadan. Pemerintah pusat juga harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, khususnya di wilayah rawan bencana. Sayangnya semua ini tidak bisa terlaksana maksimal dan sesuai harapan masyarakat.Karena negara tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan penjaga rakyat. Inilah buah dari kepemimpinan kapitalistik. Menjadikan kebijakan pemerintah bersifat pencitraan, tidak solutif.
Seharusnya negara bertindak cepat dengan apa yang terjadi di Aceh saat ini. Tak hanya itu, bahkan ketika Ramadhan, negara seselayaknya memperhatikan warganya agar bisa optimal beribadah. Inilah yang nyata terlaksana jika Islam diterapkan. Negara meriayah rakyatnya. Dengan menjadikan kebijakan dan pengelolaan anggaran untuk wilayah bencana bersifat efektif dan solutif. Selalu ada dana, baik dari pos pemasukan tetap maupun dharibah (pajak). Sehingga dalam Islam kesejahteraan masyarakat pun terwujud. Wallahu alam bishawab
