Dunia kembali bergejolak, dan denyut nadinya terasa hingga ke tangki bensin rakyat jelata. Realitas hari ini menyuguhkan pemandangan yang memprihatinkan yaitu antrean kendaraan mengular berjam-jam di SPBU, sementara di sudut lain, harga BBM nonsubsidi melambung tinggi. Di tengah ketidakpastian ini, kabar tertahannya kapal tanker Pertamina di Selat Hormuz menjadi pengingat keras betapa rapuhnya ketahanan energi kita.
Pemerintah saat ini berada dalam posisi terjepit. Di satu sisi, kenaikan harga minyak global memaksa APBN bekerja ekstra keras menambal subsidi yang kian jebol. Namun, napas APBN pun ada batasnya, diprediksi hanya mampu bertahan dalam hitungan minggu. Di sisi lain, menaikkan harga BBM adalah pilihan pahit yang berisiko memicu inflasi hebat dan gejolak sosial.
Langkah-langkah penghematan seperti pemberlakuan Work From Home (WFH), pembatasan pembelian BBM bagi kendaraan roda empat, hingga pengurangan hari untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanyalah solusi jangka pendek. Ini adalah kebijakan "pemadam kebakaran" yang tidak menyentuh akar persoalan.
Sebetulnya akar masalahnya sudah jelas yaitu ketergantungan. Sebagai negara net importir minyak, Indonesia telah menyerahkan nasib ekonomi dan politiknya pada sentimen global. Ketika terjadi konflik di Timur Tengah atau gangguan jalur maritim internasional, ekonomi domestik langsung terguncang. Inilah nasib negeri yang kaya sumber daya namun kehilangan kemandirian atas komoditas strategisnya sendiri.
Islam memandang energi, khususnya minyak bumi, sebagai kepemilikan umum yang harus dikelola oleh negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan komoditas yang dipermainkan oleh pasar global atau kepentingan korporasi. Dalam perspektif ideologis Islam, kemandirian energi bukanlah utopia, melainkan konsekuensi dari penerapan sistem yang berdaulat. Oleh sebab itu visi Islam adalah mewujudkan kemandirian energi sejati.
Kemandirian energi sejati sulit terwujud dalam sekat-sekat nasionalisme yang sempit. Kemandirian hanya akan tercipta ketika negeri-negeri Muslim, termasuk Indonesia, bersatu dalam naungan Khilafah. Cadangan minyak yang melimpah di tanah Arab dan Iran tidak lagi menjadi milik entitas negara bangsa masing-masing, melainkan didistribusikan untuk seluruh warga Khilafah. Dengan penyatuan aset strategis ini, blok ekonomi Islam akan memiliki cadangan energi yang tak tertandingi. Ini hanya bisa dilakukan jika integrasi sumber daya dibangun dalam bingkai Khilafah.
Dengan kedaulatan energi di tangan, Khilafah akan muncul sebagai negara adidaya. Politik dan ekonominya tidak akan mudah didikte oleh gejolak global atau tekanan negara-negara Barat. Energi bukan sekadar bahan bakar, melainkan alat posisi tawar (bargaining power) dalam kancah internasional.
Meskipun memiliki cadangan minyak melimpah, Islam mengajarkan sikap bertanggung jawab (tasarruf). Penghematan dilakukan secara proporsional sesuai syariat, namun tidak boleh mengorbankan pelayanan publik atau kewajiban negara seperti pertahanan (jihad).
Lebih dari itu, negara tidak boleh terlena hanya pada satu jenis energi. Khilafah akan mendorong riset dan pengembangan energi alternatif seperti nuklir, energi surya, dan teknologi terbarukan lainnya. Semua ditujukan untuk menjamin keberlangsungan kebutuhan energi jangka panjang.
Gonjang-ganjing BBM yang kita alami hari ini adalah potret nyata kegagalan sistem ekonomi yang terlalu bergantung pada arus global. Selama kita masih bergantung pada impor dan mengikuti ritme pasar internasional, kedaulatan kita akan terus terguncang. Hanya dengan kembali pada pengelolaan sumber daya berdasarkan syariat dan persatuan umat, kemandirian energi yang hakiki dapat terwujud, membawa kesejahteraan bagi rakyat dan wibawa bagi negara di mata dunia.
