APBN pun harus menanggung beban subsidi yang semakin berat. Namun, kemampuan fiskal negara jelas terbatas. Menambal subsidi hanya bisa bertahan beberapa minggu, sementara harga minyak dunia terus merangkak naik. Pemerintah mencoba melakukan penghematan: mendorong WFH, membatasi pembelian BBM untuk kendaraan roda empat, hingga mengurangi hari operasional MBG. Langkah-langkah ini sekadar tambal sulam, bukan solusi jangka panjang.
Dilema pemerintah semakin nyata. Jika harga BBM dinaikkan, inflasi akan melonjak dan gejolak sosial sulit dihindari. Belum naik saja, antrean panjang sudah terjadi. Sebaliknya, jika harga tetap ditahan, defisit APBN akan semakin membengkak. Indonesia sebagai net importir minyak tidak punya banyak pilihan selain bergantung pada pasokan luar negeri. Ketergantungan ini membuat ekonomi dan politik nasional mudah terguncang setiap kali ada sentimen global, dari konflik di Timur Tengah hingga kebijakan negara produsen minyak.
Masyarakat pun berada di posisi sulit. Mendapatkan BBM semakin susah, harga semakin tinggi, dan ancaman inflasi kian nyata. Gonjang-ganjing ini adalah cermin dari negeri yang belum mandiri dalam komoditas strategis. Selama impor menjadi tulang punggung, stabilitas ekonomi akan terus rapuh.
Dalam perspektif Islam, kemandirian energi hanya mungkin terwujud jika negeri-negeri muslim bersatu dalam Khilafah. Minyak melimpah di wilayah Arab, termasuk Iran, dapat didistribusikan secara adil ke seluruh wilayah Khilafah. Dengan kemandirian ini, Khilafah akan menjadi negara independen, bahkan adidaya, yang tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Penggunaan BBM pun diatur sesuai syariat: hemat pada hal-hal yang perlu dihemat, bukan pada pelayanan publik atau kewajiban jihad. Selain itu, Khilafah akan mengembangkan energi alternatif seperti nuklir, memastikan kebutuhan energi terpenuhi secara berkelanjutan.
Gonjang-ganjing BBM hari ini seharusnya menjadi pelajaran penting: ketergantungan pada impor hanya melahirkan krisis berulang. Kemandirian energi adalah keniscayaan, dan Islam menawarkan konstruksi politik-ekonomi yang mampu mewujudkannya.
