Narasi yang keluar dari ruang media center itu begitu indah di telinga: "Data yang benar akan melahirkan kebijakan yang benar." Sebuah kutipan puitis yang sayangnya, bagi ribuan warga di pelosok desa yang atap rumahnya masih bocor dan dindingnya retak sisa bencana bertahun lalu, terdengar tak lebih dari sekadar "nyanyian pengantar tidur."
Antara Tabel Kewenangan dan Kenyataan Lapangan
Sementara para pejabat sibuk berdiskusi soal "sinkronisasi antar-level pemerintahan" dan "tabel rencana induk," realita di lapangan justru menyajikan pemandangan yang kontras. Investigasi kami menemukan aroma busuk dalam proses "revisi data" yang diklaim sebagai fondasi keadilan tersebut.
Sudah menjadi rahasia umum di warung-warung kopi, bahwa daftar "kerusakan rumah" sering kali lebih bersifat politis ketimbang teknis. Masyarakat mengeluh, mereka yang rumahnya hampir roboh dan hidup dalam ketidakpastian justru luput dari pendataan, hanya karena tak punya "akses" ke lingkaran kekuasaan tingkat desa atau kecamatan.
Sebaliknya, ada rumah-rumah yang masih tegak berdiri kokoh—bahkan mungkin lebih layak disebut "istana" dibanding gubuk tetangganya—justru masuk dalam prioritas bantuan. Apakah ini yang dimaksud dengan "kebijakan yang benar" dari "data yang benar"? Ataukah data tersebut memang sengaja "disolek" agar tampak memenuhi syarat administratif, sementara hati nurani ditinggalkan di luar ruangan rapat?
Sindiran bagi Sang Pengambil Kebijakan
Kita tentu mengapresiasi semangat Sekda untuk mewujudkan tata kelola yang akuntabel. Namun, akuntabilitas tidak lahir dari zoom meeting atau sekadar coretan di atas tabel kewenangan. Akuntabilitas lahir ketika pejabat berani turun ke lumpur, melihat langsung janda tua yang tidur di bawah tenda plastik, dan mencoret nama-nama "prioritas siluman" yang sebenarnya tak layak dibantu.
"Meminimalkan potensi kesalahan penyaluran," begitu harapannya. Namun, berapa banyak lagi sosialisasi yang dibutuhkan untuk menyadari bahwa bantuan yang salah sasaran adalah bentuk ketidakadilan yang dipelihara? Jika setiap tahun data terus direvisi tanpa ada aksi nyata yang menyentuh akar rumput, maka "revisi" hanyalah sinonim dari "menunda-nunda tanggung jawab."
Mengejar Keadilan, Bukan Sekadar Angka
Pemimpin yang idealis tidak hanya butuh kecerdasan mengolah tabel, tapi butuh keberanian untuk bersikap adil. Rakyat Pidie Jaya tidak butuh jargon "akurat dan valid" jika perut mereka lapar dan atap mereka hilang. Mereka butuh pemimpin yang sadar bahwa di balik setiap angka dalam data kerusakan rumah itu, ada nyawa dan harapan manusia yang sedang dipertaruhkan.
Jangan sampai rapat-rapat formal ini hanya menjadi panggung sandiwara untuk menggugurkan kewajiban birokrasi, sementara di luar sana, keadilan sedang sekarat tertimbun puing-puing rumah yang tak kunjung diperbaiki.
Saatnya pemerintah Pidie Jaya berhenti "berdiskusi" tentang kemiskinan dan mulai "mengakhiri" ketidakadilan. Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat seberapa bagus tabel kewenangan yang Anda susun, melainkan seberapa banyak rumah rakyat yang benar-benar Anda bangun dengan rasa keadilan.(Gg)
Investigasi Suara Rakyat
Radar Aceh News
