Berdasarkan dokumen perencanaan anggaran yang dihimpun, belanja perjalanan dinas menjadi komponen terbesar dengan total nilai lebih dari Rp7,6 miliar, terdiri atas beberapa paket kegiatan, di antaranya Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp6.265.850.000, Rp800.000.000, Rp350.000.000, serta sejumlah paket perjalanan dinas dalam kota dan kegiatan lainnya.
Selain itu, anggaran konsumsi dan penjamuan juga tercatat cukup besar, meliputi fasilitasi kunjungan tamu Rp240.625.000, makanan dan minuman rapat Rp441.000.000, snack rapat Rp189.000.000, serta tambahan konsumsi rapat Rp22.750.000.
Pada pos peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Sekretariat DPRK Aceh Timur mengalokasikan anggaran Rp417.000.000 dan Rp700.000.000 untuk optimalisasi kapasitas aparatur, Rp500.000.000 untuk kegiatan Workshop ASDEKSI, serta Rp611.230.000 untuk pelaksanaan reses.
Sementara itu, pengadaan meja kerja juga tercatat mencapai Rp332.000.000.
Jika diakumulasikan, nilai anggaran dari berbagai pos tersebut mencapai lebih dari Rp11 miliar.
Besarnya nilai anggaran tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan dari masyarakat. Selain adanya beberapa pos kegiatan dengan nomenklatur yang sama namun dicantumkan dalam nilai berbeda, publik juga mempertanyakan urgensi belanja perjalanan dinas yang mencapai miliaran rupiah, efektivitas kegiatan peningkatan kapasitas aparatur, hingga kewajaran anggaran pengadaan meja kerja yang mencapai ratusan juta rupiah.
Di sisi lain, sejumlah wilayah di Aceh Timur masih menghadapi berbagai persoalan pascabencana, mulai dari rumah warga yang belum sepenuhnya diperbaiki, kerusakan infrastruktur desa, hingga kebutuhan bantuan sosial yang masih terus diharapkan masyarakat.
Seorang warga yang terdampak bencana berharap pemerintah daerah lebih mengedepankan kebutuhan masyarakat dibanding belanja yang dinilai tidak bersifat mendesak.
"Harapan kami, anggaran daerah benar-benar diprioritaskan untuk membantu masyarakat yang masih kesulitan," ujarnya.
Menyikapi besarnya alokasi anggaran tersebut, sejumlah elemen masyarakat mendorong agar dilakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan, termasuk memastikan seluruh belanja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Publik juga meminta rincian spesifikasi barang, harga satuan, volume pekerjaan, serta laporan hasil kegiatan dipublikasikan secara terbuka sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Sekretariat DPRK Aceh Timur terkait dasar perencanaan, urgensi masing-masing kegiatan, maupun penjelasan atas rincian anggaran tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Ak)
