Oleh : Rosyidah Muslimah, S.Kom.I
(Pemerhati Sosial)
Dalam website kaltimpost.jawapost.com 30 Juli 2026, diberitakan bahwa Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Balikpapan Nurlena Rahmad Mas’ud turut menanggapi angka stunting di Balikpapan. Dari peninjauan yang telah dilakukan, ditemukan adanya kenaikan angka stunting. Nurlena menyebut, hal ini memang menjadi momok bagi kota Balikpapan. Sebab, dari peninjauan yang dilakukan, kasus tersebut sempat turun drastis hingga ke angka 17 persen.
Fenomena ini disinyalir tak lepas dari meningkatnya angka penduduk yang datang dari luar daerah. Keluarga yang telah berpindah dan menetap, kemudian sang ibu bersalin di sini sehingga terdata sebagai warga kota. Terkait ini pun, pihaknya terus melakukan koordinasi intens dengan dinas terkait. Seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), serta Dinas Kesehatan (DKK) Balikpapan. “Termasuk kader-kader PKK, bagaimana sinergi semua pihak bisa mewujudkan misi bersama untuk menekan angka stunting di Balikpapan,”.
Persoalan stunting sebenarnya bagian dari persoalan yang lebih mendasar, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Selama ini, negara abai akan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan bagi rakyat. Akibatnya, banyak rakyat yang kekurangan gizi, termasuk ibu hamil, bayi, dan balita. Terjadilah gagal tumbuh atau stunting pada anak. Langkah-langkah pemerintah untuk menurunkan stunting belum mendasar. Selama ini dalam kegiatan Posyandu, balita hanya mendapatkan biskuit atau susu, bukan makanan sumber protein yang penting bagi pertumbuhan badan. Program penanganan stunting mengindikasikan tidak seriusnya pemerintah dalam menurunkan angka stunting, padahal stunting sangat menentukan masa depan negara.
Negara harus mendayagunakan seluruh sumber daya, aparat, lembaga, dana, fasilitas, dll. untuk menyolusi stunting. Tidak hanya menggelontorkan dana, negara juga harus memberikan edukasi terkait gizi pada masyarakat. Negara juga harus memfasilitasi masyarakat agar bisa mengonsumsi makanan bergizi.
Selain itu, hal-hal yang terkait stunting juga harus dibenahi. Misalnya, kesejahteraan masyarakat dan stabilitas harga bahan pangan. Faktanya, kemiskinan masih menjadi masalah pelik di Indonesia. Angka kemiskinan ekstrem juga masih tinggi. PHK terjadi di mana-mana sehingga berdampak pada tingginya angka pengangguran. Selain itu, harga daging sapi, ayam, telur, dan ikan juga masih tinggi sehingga konsumsi protein hewani masyarakat menjadi rendah.
Naiknya kembali angka stunting di Balikpapan memang terkait dengan banyak faktor. Mulai dari pengetahuan orang tua yang minim mengenai makanan bergizi, sulitnya akses layanan kesehatan di daerah setempat, terbatasnya air bersih dan sanitasi, dan faktor kemiskinan. Jika kita lihat, sebenarnya faktor kemiskinanlah yang paling berdampak terhadap stunting, kondisi ekonomi masyarakat yang semakin melemah sebenarnya patut diperhatikan. Turunnya kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan, naiknya pengeluaran keluarga untuk biaya listrik, air, pajak, pendidikan, dan sebagainya, berdampak juga pada daya beli masyarakat yang turun. Faktor ekonomi cukup memberikan pengaruh pada kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi.
Memang pemerintah sudah berupaya untuk mengurangi angka stunting ini dengan program posyandu setiap bulan, edukasi gizi untuk keluarga, pemberian makanan tambahan dan tablet tambah darah untuk remaja putri dan ibu hamil. Namun program itu belum menyeluruh menuntaskan stunting hingga ke akar permasalahannya. Program ini baru bisa membantu menambah informasi kepada keluarga tentang makanan bergizi, pelayanan kesehatan dan bantuan makanan tambahan yang sifatnya sementara. Namun jika masalahnya faktor kemiskinan ini belum ada solusinya.
Faktor kemiskinan ini berkaitan dengan jumlah lapangan pekerjaan dan gajih yang cukup untuk setiap kepala keluarga membiayai hidup istri dan anak-anaknya dengan baik. Kondisi ini tidak terlepas dari problem mendasar ekonomi yang diterapkan negeri ini yaitu sistem ekonomi kapitalisme. Di sistem ekonomi kapitalis semua sumber daya alam belum bisa dikelola dengan baik oleh negara, yang ada negara malah menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta. Sehingga hasilnya belum maksimal dirasakan oleh rakyat.
Politik ekonomi Islam menjamin pemenuhan semua kebutuhan primer tiap orang secara menyeluruh, serta kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup tertentu. Dengan demikian, Khilafah sebagai institusi penerap syariat Islam kafah akan memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan) bagi tiap individu rakyat. Kebutuhan gizi tiap orang akan terpenuhi, termasuk ibu hamil dan balita. Tidak hanya pangan, kebutuhan akan rumah yang sehat, air minum yang layak, sanitasi, edukasi, akses terhadap layanan kesehatan, dsb. semuanya dijamin oleh Khilafah.
Penguasa dalam Khilafah, yaitu khalifah, para muawin (pembantu khalifah), para wali (gubernur), dan para amil (bupati/wali kota) bertanggung jawab memastikan terpenuhinya kebutuhan primer rakyat, termasuk kecukupan pangan bergizi. Khilafah memiliki struktur administrasi yang akan memastikan setiap program pemerintah tersebut dirasakan oleh rakyat hingga ke pelosok negeri. Khilafah juga menerapkan sistem ekonomi Islam yang mewujudkan kesejahteraan dengan mencegah kekayaan beredar pada segelintir orang saja serta mengembalikan hak milik umum pada rakyat demi terwujudnya kemakmuran yang merata. Khilafah akan menghasilkan generasi yang kuat, bukan generasi lemah. Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah ‘Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan.” (HR Ahmad, Ibnu Majah, dan Nasa’i). Wallahualam bissawab.
