Oleh : Nor Hamidah (Pemerhati Sosial)
Antrean kendaraan yang terus mengular di sejumlah SPBU kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Selain mengganggu arus lalu lintas, kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan perlambatan aktivitas ekonomi.
DPRD kota Samarinda pun mendesak PT Pertamina mengambil langkah tegas untuk menertibkan penyalahgunaan BBM subsidi.
Ketua komisi 4 DPRD kota Samarinda Muhammad Novan Syahroni Pasie mengatakan aturan mengenai distribusi BBM sebenarnya sudah jelas diatur dalam ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jualan BBM di luar depo resmi Pertamina tidak diperbolehkan sehingga pengawasan menjadi kewenangan Pertamina bersama pemerintah daerah.
Tidak dapat dipungkiri banyak pengguna Pertamax beralih ke pertalite, sehingga kuota BBM subsidi yang tidak bertambah harus melayani jumlah konsumen yang semakin besar. Selisih harga Pertamax dengan Pertalite cukup jauh sekitar 6 ribuan per liter. Inilah yang membuat banyak masyarakat beralih menggunakan Pertalite, sementara kuota subsidi tidak pernah bertambah jelasnya.
Antrian BBM mengular berlarut tanpa solusi di berbagai daerah, termasuk kota Samarinda. Daerah pusat pemerintahan Kaltim yang dikenal kota minyak namun masih susah untuk mendapatkan BBM karena sering kosong. Tingginya selisih harga antara BBM subsidi dan non subsidi juga menambah permasalahan.
Dengan harga yang terus naik, masyarakat kelas menengah yang biasa menggunakan Pertamax banyak dari mereka terpaksa beralih ke Pertalite, imbasnya antrean di SPBU makin panjang. Bagaimana tidak rakyat serba salah, bertahan pakai Pertamax membuat kantong mereka jebol, pindah ke Pertalite susah didapat. Ini adalah bukti bahwa sistem yang ada memang tidak dirancang untuk memudahkan kehidupan mereka.
Di bawah sistem Kapitalisme, negara berfungsi sebagai korporasi dagang. SDAE yang harusnya hak rakyat malah dijadikan komoditas komersial untuk mencari keuntungan. Banyak orang hanya melihat masalah ini dari sisi harga naik, padahal masalah yang lebih dalam adalah cara negara memandang dan mengelola SDAE.
Liberalisasi pengelolaan migas dari hulu (eksplorasi) hingga hilir (distribusi) kepada korporasi swasta/asing. Negara kehilangan kontrol mandiri dan rakyat dipaksa tunduk pada permainan pasar korporat.
Inilah yang disebut paradigma kapitalistik, yaitu sebuah cara pikir yang menempatkan mekanisme pasar di atas kepentingan rakyat. Dalam cara pandang ini energi dianggap sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Siapa yang punya uang dia yang bisa menikmati, siapa yang tidak mampu dia yang tertinggal.
Sangat berbeda dalam pandangan Islam. Negara adalah pengurus rakyat yang haram mengambil untung dari kebutuhan dasar publik. Negara wajib menjamin ketersediaan BBM sebagai pelayanan mutlak, bukan memperlakukannya sebagai barang dagangan.
SDAE tidak akan diserahkan kepada perusahaan swasta, namun dikelola oleh negara yang hasilnya diperuntukkan untuk rakyat. Dalam hadist Rasulullah Saw bersabda:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: فِي
الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ
Kaum Muslim berserikat (sama-sama memiliki) dalam tiga hal: padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Daud).
Negara yang sesungguhnya adalah negara yang hadir untuk mengurusi rakyatnya dengan penuh tanggung jawab. Sudah saatnya kita mengubah cara pandang, bukan hanya kenapa harga BBM naik, namun mengapa sistem yang ada terus menerus membebani rakyat.
Hanya sistem Islam yang akan mendistribusikan BBM secara merata dan mudah. Dengan Sistem Islam ini rakyat akan mendapatkan hak-haknya secara adil dan tidak terzolimi.
Wallahu'alam bish-ashowab
