BANDA ACEH — Bergerak cepat pasca pelantikan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) se-Indonesia di Jakarta, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Aceh melancarkan langkah strategis. PKB Aceh secara resmi membuka rekrutmen terbuka calon kepengurusan Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) untuk tingkat kecamatan di seluruh pelosok Bumi Serambi Mekkeu untuk masa bakti 2026–2031.
Langkah ini bukan sekadar agenda rutin partai, melainkan momentum transformasi politik yang inklusif. PKB Aceh secara terbuka memanggil seluruh elemen masyarakat—mulai dari akademisi, tokoh pemuda, santri, profesional, aktivis perempuan, hingga tokoh masyarakat—untuk mengambil peran aktif membangun daerah dari tingkat akar rumput.
Inklusif dan Berbasis Meritokrasi
Ketua DPW PKB Aceh, H. Ruslan M. Daud (HRD), menegaskan bahwa keterbukaan ini adalah komitmen nyata partai untuk menghadirkan kepengurusan yang solid, aktif, dan benar-benar menyatu dengan denyut nadi masyarakat.
"Kami membuka kesempatan seluas-luasnya kepada putra-putri terbaik Aceh untuk bergabung. Rekrutmen ini tidak hanya terbatas bagi kader, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum yang memiliki integritas, kemampuan berorganisasi, serta semangat mengabdi. Siapa pun yang ingin berkontribusi bagi masyarakat melalui PKB, pintu kami terbuka lebar," tegas HRD.
Tgk. Mujlisal: Rekrutmen Terukur untuk Struktur Partai yang Solid dan Berdampak
Menguatkan arahan dari Ketua DPW, Tgk. Mujlisal, Sekretaris DPW PKB Aceh sekaligus motor penggerak utama dalam pengelolaan administrasi, konsolidasi organisasi, serta penguatan komunikasi partai, memberikan penegasan mengenai pentingnya kesiapan struktur hingga ke tingkat bawah.
Di sela-sela agenda temu wawancara di Pidie Jaya, Tgk. Mujlisal menjelaskan kepada pewarta Radar Aceh News bahwa proses ini dirancang secara terukur untuk memastikan efektivitas kerja politik PKB di seluruh Aceh.
"Konsolidasi hingga tingkat kecamatan adalah tulang punggung dari seluruh gerak perjuangan politik PKB di Aceh. Kami di Sekretariat DPW ingin memastikan bahwa mesin organisasi bekerja secara presisi, transparan, dan berbasis meritokrasi. Penjaringan ini bukan sekadar pengisian nama pada struktur formal, melainkan upaya menghimpun energi baru dari figur-figur lokal yang memiliki kapasitas, integritas, dan benar-benar dicintai oleh masyarakat di kecamatan masing-masing," ungkap Tgk. Mujlisal.
Ia menambahkan bahwa peran administrasi yang tertata dan komunikasi yang efektif antara DPW, DPC, hingga DPAC akan menjadi penentu utama dalam menerjemahkan program-program partai agar berdampak langsung kepada warga.
"Melalui tata kelola organisasi yang solid dan tata administrasi yang rapi, kepengurusan DPAC yang terbentuk nantinya tidak hanya sekadar papan nama, melainkan menjadi garda terdepan dalam menyerap aspirasi dan menghadirkan pelayanan nyata bagi masyarakat Aceh," pungkasnya.
Faisal Gahru: Struktur DPAC Kuat, Aspirasi Akar Rumput Terkawal Maksimal
Dukungan penuh terhadap langkah strategis DPW PKB Aceh ini juga datang dari Faisal Gahru, anggota DPRK Pidie Jaya dari Fraksi PKB yang juga Sekretaris DPC PKB Pidie Jaya. Menurutnya, pembentukan pengurus DPAC yang berkualitas dan inklusif adalah kunci utama bagi para wakil rakyat di tingkat daerah dalam mengawal pembangunan.
Faisal meyakini bahwa keterlibatan pengurus kecamatan yang memiliki akar sosial kuat akan mempermudah sinergi antara kerja-kerja legislasi di dewan dengan kebutuhan nyata warga di gampong-gampong.
"Sebagai wakil rakyat di daerah, kami merasakan langsung betapa pentingnya keberadaan pengurus DPAC yang aktif dan responsif. Pengurus di tingkat kecamatan adalah penyambung lidah masyarakat yang paling awal dan paling dekat dengan dinamika di lapangan," ujar Faisal Gahru.
"Instruksi pimpinan DPW Aceh ini merupakan angin segar bagi konsolidasi di Pidie Jaya dan seluruh kabupaten/kota. Kami mengimbau para tokoh pemuda, santri, dan elemen potensial masyarakat Pidie Jaya khususnya, untuk tidak ragu mengambil kesempatan ini. Dengan struktur DPAC yang solid dan dekat dengan rakyat, setiap aspirasi pembangunan, kesejahteraan, hingga persoalan sosial warga akan jauh lebih cepat teradvokasi dan kita perjuangkan di DPRK," tambahnya optimis.
Tahapan Seleksi Transparan dan Terjadwal
Untuk menjamin kualitas dan integritas calon pengurus, DPW PKB Aceh telah membentuk Tim Pembentukan Kepengurusan (TPK) yang bertugas mengawal seluruh tahapan seleksi agar berjalan sesuai pedoman resmi DPP PKB.
Seluruh tahapan rekrutmen diproyeksikan berlangsung ketat dan sistematis pada Agustus hingga September 2026, meliputi:
1. Pembentukan Tim Pembentukan Kepengurusan (TPK)
2. Pemetaan dan Penjaringan Bakal Calon Pengurus
3. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bagi calon Ketua DPAC
4. Pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab)
5. Rapat Formatur dan Penetapan Kepengurusan Masa Bakti 2026–2031
Melalui momentum ini, PKB Aceh kembali membuktikan diri sebagai partai politik yang modern, terbuka, dan berkomitmen penuh memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh dari tingkat terdepan.(Gg)
