‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎
‎ ‎

Ketika Jaksa 'Diimpor' Jadi Pengawas, Akankah Tajam ke Pejabat dan Ramah ke Rakyat?


author photo

1 Agu 2026 - 23.53 WIB


MEUREUDU — Ada yang menarik dari cara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya memamerkan komitmen transparansinya: mereka melantiknya di bawah pendar lampu Aula Cot Trieng pada Kamis (30/7/2026) menjelang tengah malam. Di jam ketika rakyat kecil beristirahat setelah seharian memeras keringat, Bupati H. Sibral Malasyi resmi memboyong Hafrizal, S.H., M.H., seorang jaksa aktif, untuk menduduki posisi strategis sebagai Inspektur Pembantu Khusus (Irban Khusus) Inspektorat.

Langkah "meminjam pedang" dari Kejaksaan RI ini dibungkus rapi dengan pidato manis tentang "sinergi antarinstansi", "akuntabilitas", dan "tata kelola berintegritas". Sebuah deretan kata mutiara khas panggung birokrasi yang sudah beribu kali didengar masyarakat, namun kerap menguap begitu anggaran daerah mulai dibagi-bagi.

Bukan Sekadar Satpam Impor, Rakyat Butuh Taring Nyata
Mantan Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Aceh Jaya itu memang punya rekam jejak mentereng di dunia penegakan hukum. Namun, publik tidak boleh buru-buru bertepuk tangan. Menaruh aparat penegak hukum di dalam gedung pemerintah daerah kerap kali hanya berakhir menjadi strategi public relations—agar pemerintah terlihat seolah-olah "kebal korupsi".
Tantangan sejati seorang Irban Khusus bukanlah seberapa tebal dokumen audit administratif yang bisa ia tumpuk di meja kerja, melainkan seberapa berani ia memeriksa 'anak emas' atau lingkar kekuasaan ketika ada aroma penyimpangan anggaran.

Pelajaran Kunci untuk Birokrasi:
Pengawasan internal selama ini sering dicap bak "macan kertas"—sangat galak dan teliti pada staf kecil yang salah ketik kuitansi seratus ribu rupiah, tetapi mendadak amnesia saat berhadapan dengan potensi kebocoran anggaran proyek miliaran rupiah milik para penguasa.

Harapan dari Waktu Malam: Jangan Tumpul ke Atas!
Masyarakat Pidie Jaya yang membayar pajak sebenarnya tidak terlalu ambil pusing dengan megahnya acara pelantikan yang dijaga ketat jajaran Polres hingga larut malam tersebut. Yang dibutuhkan rakyat bawah sangatlah bersahaja dan mendasar:
• Uang Rakyat Kembali ke Rakyat: Setiap rupiah dalam APBK harus benar-benar mewujud jadi jalan raya yang mulus, irigasi sawah yang mengalir, dan layanan kesehatan gratis yang manusiawi—bukan menguap menjadi proyek siluman atau fasilitas kemewahan pejabat.
• Pengawasan Tanpa Pandang Bulu: Inspektorat harus berdiri sebagai perisai masyarakat kecil, bukan menjadi benteng pertahanan untuk melindungi pejabat yang alergi terhadap kritik dan pemeriksaan.
• Independensi Tanpa Kompromi: Kehadiran jaksa aktif di lingkungan Pemkab harus membawa keberanian hukum yang asli, bukan malah larut dalam kenyamanan kultur "asal bapak senang".

Kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun hanya dengan seremoni larut malam atau menterengnya lencana di dada. Pak Irban Khusus yang baru kini memegang cermin keadilan Pidie Jaya. Publik akan mencatat: apakah ia datang untuk menjadi pembela uang rakyat, atau sekadar menambah daftar panjang pejabat yang lihai beramah-tamah dengan kekuasaan.(Gg)
Bagikan:
KOMENTAR