Oleh: Dyan Indriwati Thamrin, S. Pd.
Pemerhati Masalah Sosial dan Politik
Gaduh dan resah. Dua kata inilah yang sangat tepat menggambarkan kondisi masyarakat pasca keluarnya kebijakan pembatasan BBM bersubsidi berbasis sistem desil. Desil adalah pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Kelompok masyarakat yang selama ini terkategori pas-pasan justru masuk ranking "Desil 9 dan 10" yang artinya dianggap mampu sehingga tidak berhak atas Pertalite subsidi. Walaupun kemudian pemerintah segera menjelaskan bahwa desil bukanlah ukuran absolut kemiskinan, lalu mengapa digunakan sebagai dasar pembatasan BBM bersubsidi?
Sistem desil yang tidak sesuai dengan realitas ekonomi masyarakat di lapangan tentu menghadirkan polemik. Pembatasan BBM bersubsidi akan menyasar warga yang masuk Desil 9 dan 10 yang artinya, 20% penduduk "teratas" akan kehilangan akses terhadap energi dasar yang harganya disubsidi negara.
Meskipun pemerintah sendiri mengakui bahwa desil bukan ukuran absolut kemiskinan dan BPS juga menegaskan hal yang sama: desil hanya pengelompokan pengeluaran, bukan vonis miskin atau kaya, tetapi kebijakan pembatasan BBM bersubsidi tetap berlaku.
Kegaduhan pun terjadi. Masyarakat jelas keberatan ketika dikategori Desil 10 padahal ekonomi mereka masih serba kekurangan. Ada yang penghasilannya naik sedikit karena lembur, langsung "naik kelas" dan kehilangan semua bantuan.
Sistem ini tentu tidak mampu mengukur kesejahteraan yang sebenar-benarnya. Boleh jadi seseorang mendapatkan lebihan uang 100 ribu, namun tidak berarti lapar serta merta hilang.
Sistem desil lahir dari rahim kapitalisme. Sistem kapitalisme mengukur kemiskinan bersifat relatif dan tidak baku. Kemiskinan diukur dari persentil pengeluaran, bukan dari terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar. Padahal realitas kemiskinan itu mudah dibaca: tidak punya rumah layak, tidak bisa beli beras, anak putus sekolah karena tidak ada biaya.
Karena definisinya kabur, maka program pemberantasan kemiskinan pun jelas gagal. Apalagi Bansos dan BLT masih jauh dari sekadar memadai mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Dua program ini pun lebih terkesan sebagai 'kemurahan hati' bukan 'pelayanan'.
Kemiskinan di negeri ini bersifat struktural. Akarnya adalah tata kelola ekonomi kapitalistik yang memprivatisasi Sumber Daya Alam milik umum. Migas, tambang, hutan yang seharusnya untuk rakyat justru diserahkan ke swasta dan asing. Hasilnya, negara kekurangan pemasukan, lalu rakyat diminta menerima karena dicabutnya subsidi. Kebijakan penguasa pun terasa lebih berpihak pada korporasi daripada rakyat.
Jadi, sistem desil bukan solusi. Ia hanya alat untuk merasionalisasi pencabutan hak rakyat.
Islam memiliki cara pandang yang jauh berbeda dalam mengurus rakyat. Definisi miskin dalam Islam sangat jelas dan tidak relatif. Dalam Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya: pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Tolok ukurnya riil, bukan angka di atas kertas. Tidak ada istilah "miskin versi desil 3".
Negara dalam sistem Islam, berfungsi sebagai raa'in yang mengurusi urusan rakyat. Rasulullah ﷺ bersabda: "Imam adalah penggembala dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya". Negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu rakyat. Bukan sebatas "membantu yang miskin", tapi memastikan tidak ada satu pun rakyat yang kelaparan.
Untuk mewujudkan itu, Islam menerapkan sistem ekonomi yang adil. Salah satu pilar utamanya adalah mengembalikan SDA milik umum kepada rakyat. Minyak, gas, batu bara, air, hutan semuanya dikelola negara dan hasilnya digunakan langsung untuk kemaslahatan rakyat: membangun infrastruktur, sekolah gratis, rumah sakit, dan menjamin harga energi tetap terjangkau. Dengan begitu, tidak perlu ada kebijakan subsidi karena negara bertanggung jawab penuh mencukupi kebutuhan pokok rakyat.
Sistem desil adalah bukti nyata kegagalan kapitalisme dalam mengurus rakyat. Ia mengganti jaminan negara dengan pengelompokan angka. Dengan alasan efisiensi, masyarakat diserupakan bagai beban yang harus dihilangkan.
Sudah saatnya kita berhenti menambal kebijakan yang rusak dengan kebijakan yang lebih rusak. Saatnya kembali kepada sistem yang jelas tolok ukurnya, jelas penanggung jawabnya: Islam.
Di mana negara hadir sebagai pengurus, bukan sebagai pedagang. Di mana SDA kembali ke tangan rakyat. Di mana tidak ada lagi istilah Desil 1 sampai 10, karena yang ada hanya rakyat yang dijamin sejahtera. Wallahu alam.
