oleh: Musriati, S. Pd (Pengamat Sosial)
Pemadaman listrik bergilir kembali terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur, termasuk Samarinda dan Balikpapan, setelah hampir sebulan lamanya kondisi kelistrikan di Samarinda berjalan dengan baik.
Pemadaman bergilir ini mencuatkan keluhan masyarakat karena durasi pemadaman bisa mencapai lebih dari tiga jam. Bahkan, pemadaman bisa terjadi di luar jadwal PLN.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda Ronald Stephen Lonteng meminta PLN memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab pasti pemadaman.
Selain itu, informasi mengenai gangguan maupun jadwal pemadaman bergilir penting disampaikan lebih awal dan jauh waktu, agar masyarakat dapat mempersiapkan diri menghadapi pemadaman.
Menurut Ronald, pelayanan kelistrikan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga aktivitas usaha masyarakat yang sangat bergantung pada pasokan listrik
*Kalimantan Timur Lumbung Sumber Energi Indonesia*
Sebenarnya ini menjadi tanda tanya besar, bagaimana bisa wilayah yg kaya energi bisa mengalami pemadaman listrik? Apalagi Kalimantan Timur adalah lumbung energi utama Indonesia yang menyuplai sebagian besar kebutuhan batubara, minyak bumi, dan gas alam nasional, sekaligus menjadi pusat devisa negara dari sektor pertambangan dan migas. Untuk komoditas energi utama batubara, Kaltim menyumbang sekitar 60% dari total produksi batubara nasional dan menjadi penyuplai utama untuk pembangkit listrik (PLTU) di Indonesia.Minyak dan Gas Bumi (Migas): Wilayah ini menyimpan cadangan gas alam raksasa (mencapai triliunan kaki kubik) serta sumur-sumur minyak historis di daerah seperti
Balikpapan dan Mahakam.
Akan tetapi, walaupun menjadi salah satu penyuplai batubara terbesar ke PLTU di Indonesia, Kalimantan Timur (Kaltim) sarat dengan ironi. Betapa tidak, meski banyak menyuplai batubara ke berbagai PLTU, nyatanya, listrik di Kalimantan Timur masih sering mengalami pemadaman, bahkan ada desa-desa di Kaltim belum sepenuhnya teraliri listrik seluruhnya.
Salah satu desa yang belum teraliri listrik itu adalah Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. Penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang bersebelahan dengan kabupaten ini tak merubah kodisi tanpa listrik. Padahal, tak jauh dari desa ini juga terdapat tambang batubara.
Mashur Sudarsono Wira Adi, Kabid Ketenagalistrikan Dinas ESDM Kaltim menyebutkan, ada 110 desa tersebar di 6 kabupaten/kota yang belum teraliri listrik. Totalnya sekitar 12.000 kepala keluarga (KK). Paling banyak berada di Kabupaten Kutai Barat. Khusus di Kabupaten Paser, terdapat 6 desa belum teraliri listrik PLN. Di antaranya, Desa Rantau Layung dan Rantau Buta di Kecamatan Batu Sopang, Desa Selengot dan Labuangkallo di Kecamatan Tanjung Harapan, Desa Kepala Telake di Kecamatan Long Ikis, serta Desa Harapan Baru di Kecamatan Kuaro.
*Kapitalisme dan Liberalisasi Listrik*
Fenomena pemadaman listrik tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi yang melingkupinya. Gangguan berulang ini bukan sekadar masalah teknis jaringan. Ia membuka tabir akar persoalan listrik, bahwa sistem ekonomi kapitalisme memperlakukan listrik sebagai komoditas, bukan hak rakyat. Dalam kerangka kapitalisme, aset strategis seperti batubara—yang menjadi sumber utama pembangkit listrik—dikelola layaknya korporasi. Orientasi utamanya adalah perhitungan untung-rugi, bukan jaminan pemenuhan kebutuhan rakyat.
Dalam sistem kapitalisme, sumber daya publik bisa dimiliki satu individu atau korporasi asal memiliki modal. Kekayaan rakyat diperjualbelikan, dan masyarakat terkena imbasnya. Distribusi listrik diatur berdasarkan efisiensi biaya produksi dan keuntungan. Logika ini menempatkan rakyat sebagai konsumen yang harus membeli layanan sesuai harga pasar, bukan sebagai warga negara yang berhak atas jaminan kebutuhan pokok
Ketika terjadi gangguan pasokan, prioritas utama bukanlah pemulihan cepat demi kepentingan rakyat, melainkan kalkulasi biaya dan keuntungan. Inilah sebabnya informasi dari PLN sering minim sehingga transparansi dianggap tidak mendesak.
Pemadaman berulang mencerminkan rapuhnya sistem penyediaan energi di bawah kapitalisme. Dampaknya meluas ke usaha mikro, seperti warung makan atau laundry yang kehilangan pendapatan, serta menurunkan produktivitas pekerja yang bergantung pada perangkat elektronik. Rumah tangga pun terganggu dalam aktivitas dasar seperti memasak, penerangan, penyimpanan makanan. *(Bersambung)*
