Membaca Purbaya dan Wajah Kapitalisme
Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan pada 14 September 2026 menyisakan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar siapa yang menggantikannya. Dalam waktu sekitar satu tahun menjabat, Purbaya tampil dengan gaya yang keras, terbuka, dan tidak segan berhadapan dengan berbagai kepentingan ekonomi. Persoalan Danantara dan dividen Rp120 triliun, sikapnya terhadap utang Whoosh, kebijakan transfer ke daerah, hingga pernyataannya yang kerap memicu respons pasar menjadi bagian dari rangkaian kontroversi yang mengiringi masa jabatannya. Pemerintah belum mengumumkan satu alasan resmi yang menjelaskan seluruhnya. Tetapi justru di sinilah pertanyaan yang lebih menarik muncul: dalam sistem kapitalisme, menteri ekonomi seperti apa yang sebenarnya paling nyaman bagi pemilik modal besar?
Jawabannya tidak sesederhana “menteri yang korup” atau “menteri yang merupakan orang oligarki”. Kapitalisme bekerja jauh lebih halus daripada itu. Menteri yang paling nyaman bagi kapital besar adalah menteri yang mampu menjaga sistem tetap ramah terhadap modal. Ia harus menjaga kepercayaan pasar, memastikan kebijakan dapat diprediksi, menjaga iklim investasi, mempertahankan stabilitas fiskal, serta menghindari kebijakan yang terlalu mengganggu kepentingan pemilik modal besar. Bukan berarti setiap menteri seperti itu adalah antek oligarki. Tetapi begitulah logika sistemnya: modal membutuhkan kepastian, sementara negara membutuhkan modal.
Di titik inilah hubungan negara dan pemilik modal menjadi problematis. Ketika investasi dijadikan mesin utama pertumbuhan, ketika pasar keuangan menjadi salah satu penentu stabilitas ekonomi, ketika negara membutuhkan pembiayaan dan ketika perusahaan-perusahaan besar menguasai aset serta sumber daya ekonomi dalam jumlah besar, maka pemilik modal otomatis memiliki daya tawar yang besar. Negara memang memiliki kekuasaan politik secara formal, tetapi kekuatan ekonomi tidak tersebar secara merata. Yang memiliki modal lebih besar memiliki kemampuan lebih besar untuk memengaruhi arah perekonomian.
Maka jangan hanya bertanya, “Siapa orang di balik menteri?” Pertanyaan yang lebih tajam adalah: kebijakan siapa yang paling diuntungkan?
Di sinilah kasus Purbaya menjadi menarik. Ketika seorang Menteri Keuangan berbicara keras tentang penggunaan APBN, mempertanyakan beban utang, menagih dividen dari pengelola aset negara, berhadapan dengan persoalan transfer daerah, atau mengambil posisi yang berpotensi membuat aktor ekonomi tertentu tidak nyaman, persoalannya tidak lagi sekadar soal gaya komunikasi. Ia sedang menyentuh kepentingan ekonomi yang nilainya sangat besar.
Dan kapitalisme tidak pernah benar-benar netral dalam pertarungan kepentingan tersebut.
Ada negara. Ada rakyat. Ada perusahaan kecil. Ada pekerja. Ada investor. Ada BUMN. Ada korporasi raksasa. Tetapi kekuatan mereka tidak sama. Seorang pedagang kecil tidak mempunyai daya tawar yang sama dengan korporasi yang mengelola triliunan rupiah. Pekerja tidak memiliki posisi yang sama dengan pemilik perusahaan. Masyarakat biasa tidak mempunyai akses yang sama terhadap pusat pengambilan keputusan ekonomi seperti kelompok bisnis besar.
Di sinilah oligarki tumbuh.
Oligarki bukan semata-mata sekumpulan orang kaya yang diam-diam mengendalikan negara. Oligarki tumbuh ketika kekayaan terkonsentrasi pada segelintir pihak dan konsentrasi kekayaan itu berubah menjadi konsentrasi kekuasaan. Modal menghasilkan pengaruh. Pengaruh menghasilkan akses. Akses menghasilkan kebijakan yang semakin menguntungkan pemilik modal. Kebijakan tersebut kemudian memperbesar kembali akumulasi kekayaan.
Berputar. Terus berputar.
Sementara rakyat diberi ukuran keberhasilan ekonomi melalui angka pertumbuhan, inflasi, investasi, defisit, rating, dan kepercayaan pasar.
Pertanyaannya sederhana:
Kalau ekonomi tumbuh, tetapi kekayaan semakin terkonsentrasi, siapa sebenarnya yang sedang tumbuh?
Kalau investasi meningkat tetapi lapangan kerja berkualitas tidak sebanding, siapa yang paling menikmati pertumbuhan?
Kalau APBN sehat tetapi masyarakat harus semakin keras bertahan hidup, apakah kesehatan fiskal otomatis berarti kesejahteraan rakyat?
Dan kalau pemerintah harus selalu mempertimbangkan apakah pasar akan “percaya” atau “marah”, lalu siapa sebenarnya yang mempunyai posisi tawar terhadap negara?
Inilah paradoks kapitalisme.
Negara disebut berdaulat, tetapi kebijakannya harus menjaga kepercayaan pasar. Ekonomi disebut kompetitif, tetapi kepemilikan modal dapat terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Pasar disebut bebas, tetapi mereka yang memiliki modal terbesar memiliki kemampuan terbesar untuk bermain di dalamnya. Rakyat disebut sebagai tujuan pembangunan, tetapi keberhasilan ekonomi sering kali terlebih dahulu diukur dari bagaimana pasar merespons.
Maka persoalan Purbaya sebenarnya jauh lebih besar daripada Purbaya.
Purbaya hanyalah satu episode yang memperlihatkan bagaimana rumitnya hubungan antara negara, pasar, modal, dan kekuasaan dalam sistem kapitalisme.
Hari ini Purbaya bisa diganti. Besok menteri lain bisa datang dengan gaya berbeda. Ada yang lebih keras. Ada yang lebih tenang. Ada yang lebih komunikatif. Ada yang lebih kompromistis.
Tetapi selama sistem ekonominya tetap kapitalistik, pertarungan kepentingan itu akan terus ada.
Sebab masalahnya bukan semata-mata siapa menterinya.
Masalahnya adalah sistem apa yang sedang dilayani oleh negara.
Islam memandang persoalan ini dari fondasi yang berbeda. Negara bukan pelayan pasar. Negara juga bukan alat untuk memperkaya segelintir pemilik modal. Kekayaan tidak boleh dibiarkan berputar di kalangan orang-orang kaya saja.
Allah berfirman:
«كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ»
«“Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”
(QS. Al-Hasyr: 7)»
Dalam Islam, persoalan ekonomi tidak diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar. Islam mengatur kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Sumber daya yang menjadi milik umum tidak boleh diprivatisasi demi kepentingan segelintir pihak. Negara memiliki kewajiban mengurus kebutuhan rakyat dan memastikan kekayaan tidak terkonsentrasi secara zalim.
Karena itu, perbedaan Islam dengan kapitalisme bukan sekadar mengganti menteri, mengganti kebijakan fiskal, atau mencari pejabat yang lebih “merakyat”.
Yang harus diganti adalah paradigma.
Dalam kapitalisme, pertanyaan besarnya sering berkisar pada bagaimana ekonomi tumbuh, bagaimana investasi masuk, bagaimana pasar percaya dan bagaimana modal bergerak.
Dalam Islam, pertanyaan dasarnya adalah:
Apakah harta dikelola sesuai hukum Allah? Apakah kebutuhan rakyat dijamin? Apakah kekayaan beredar secara luas? Apakah sumber daya milik umum benar-benar menjadi hak rakyat? Apakah negara menjalankan fungsi ri’ayah terhadap seluruh rakyat?
Maka kalau hari ini kita sibuk bertanya, “Menteri seperti apa yang disukai oligarki?”, pertanyaan berikutnya seharusnya lebih mendasar:
Mengapa negara harus berada dalam posisi mencari keseimbangan antara kepentingan rakyat dan kepentingan pemilik modal, padahal negara seharusnya berdiri untuk mengurus rakyat berdasarkan hukum Allah?
Di situlah problem kapitalisme sebenarnya.
Bukan sekadar siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan.
Tetapi siapa yang menentukan arah ekonomi negara: kepentingan modal atau hukum Allah?
Dan Islam tidak menawarkan sekadar pergantian orang.
Islam menawarkan pergantian sistem.
Khilafah bukan sekadar nama pemerintahan. Ia adalah institusi yang menjalankan syariat untuk mengurus seluruh urusan rakyat—termasuk ekonomi—dengan paradigma yang berbeda dari kapitalisme.
Jadi, mungkin pertanyaan tentang Purbaya bukan:
“Mengapa dia dicopot?”
Tetapi:
“Mengapa dalam sistem kapitalisme, siapa pun menterinya, negara selalu berada di tengah tarik-menarik antara kepentingan rakyat, pasar, dan pemilik modal?”
Nah, kalau pertanyaan itu sudah terjawab, kita tidak lagi sibuk mencari siapa “orang oligarki”.
Kita mulai melihat wajah sistemnya. 🔥
Eva Herlina, S.T., M.T.
