Oleh: Ana Chandayani (pemerhati sosial)
Kemiskinan kembali menjadi sorotan ketika sistem desil kesejahteraan digunakan sebagai salah satu dasar penentuan penerima bantuan sosial. Secara konsep, desil diperlukan untuk membuat bantuan lebih tepat sasaran. Namun persoalan muncul ketika data tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.
Ada keluarga yang hidupnya serba terbatas, penghasilan tidak menentu, memiliki banyak tanggungan, bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, tetapi dalam data justru berada pada desil yang dianggap lebih sejahtera.
Lalu, apakah mereka tiba-tiba menjadi mampu hanya karena angka di sistem?
Inilah yang harus menjadi perhatian. Desil merupakan ukuran relatif, bukan gambaran mutlak tentang kondisi setiap keluarga. Sementara kehidupan masyarakat bisa berubah cepat: kehilangan pekerjaan, usaha menurun, biaya kesehatan meningkat, atau kebutuhan keluarga bertambah.
BPS mencatat masih ada 22,93 juta penduduk miskin pada Maret 2026. Angka kemiskinan yang menurun tentu patut diapresiasi, tetapi jangan sampai penurunan statistik membuat negara merasa persoalan kemiskinan telah selesai.
Sebab tidak miskin secara statistik belum tentu hidup sejahtera.
Kemiskinan juga bukan sekadar persoalan data. Ia berkaitan dengan lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, akses pendidikan dan kesehatan, serta distribusi kekayaan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun jika kekayaan tersebut belum mampu menjamin kehidupan layak bagi rakyat, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya datanya, tetapi juga sistem pengelolaannya.
Islam Memandang Kemiskinan sebagai Amanah Negara. Islam tidak menjadikan rakyat sekadar angka statistik. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”
Artinya, negara memiliki tanggung jawab memastikan rakyatnya tidak terlantar.
Solusi Islam tidak berhenti pada bansos. Negara harus menjamin kebutuhan pokok, membuka lapangan kerja yang layak, mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat, serta mengoptimalkan zakat bagi mereka yang berhak.
Dan yang tidak kalah penting, data harus sesuai dengan fakta. Jika data keliru, harus ada mekanisme koreksi yang mudah dan cepat. Jangan sampai rakyat yang benar-benar membutuhkan justru kehilangan hak hanya karena salah klasifikasi. Karena itu, polemik desil seharusnya menjadi evaluasi bersama.
Jangan sampai kemiskinan hanya berhasil diturunkan di atas kertas, tetapi masih dirasakan rakyat dalam kehidupan nyata.
Sebab rakyat bukan angka. Kemiskinan bukan sekadar desil. Dan kesejahteraan tidak boleh hanya diukur dari sebuah tabel.
Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah. Dan setiap amanah akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.
Wallahu a'lam bishawab
