BIREUEN — Kebijakan penganggaran Pemerintah Kabupaten Bireuen kembali menjadi sorotan. Sedikitnya Rp842.351.000 dialokasikan untuk sejumlah belanja yang berkaitan dengan produksi konten, publikasi kegiatan pimpinan, serta kebutuhan promosi dan dokumentasi. Min (6 Sep 2026).
Besarnya anggaran tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama ketika kebutuhan pemulihan pascabencana masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah.
Berdasarkan data anggaran yang menjadi sorotan, alokasi tersebut terdiri atas tiga kelompok belanja. Pertama, teks, visual, audio visual, video, interaktif dan kombinasi dengan pagu mencapai Rp500 juta.
Kedua, advertorial kegiatan pimpinan dan jasa publikasi kegiatan pimpinan sebesar Rp150 juta. Ketiga, belanja papan bunga digital, kalender dinding, papan bunga manual, papan bunga duka cita digital, spanduk, tinta printer dan baliho digital senilai Rp192.351.000.
Total ketiga pos tersebut mencapai Rp842.351.000.
Besarnya nilai anggaran untuk publikasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan menjadi pertanyaan publik, khususnya mengenai urgensi, volume pekerjaan, harga satuan, serta mekanisme pengadaannya.
Rp500 Juta untuk Konten, Publik Pertanyakan Rinciannya
Alokasi Rp500 juta untuk teks, visual, audio visual, video, interaktif dan kombinasi menjadi salah satu pos yang paling banyak dipertanyakan.
Publik berhak mengetahui secara terbuka apa saja produk yang akan dihasilkan dari anggaran tersebut, berapa jumlah pekerjaan yang direncanakan, berapa harga satuan masing-masing produk, serta siapa penyedia jasa yang akan melaksanakannya.
Pertanyaan sederhananya, apakah nilai Rp500 juta tersebut telah dihitung berdasarkan kebutuhan riil dan harga yang wajar?
Tanpa rincian volume dan harga satuan, masyarakat tentu sulit menilai apakah anggaran tersebut efisien atau justru berpotensi menjadi pemborosan.
Rp150 Juta untuk Advertorial Kegiatan Pimpinan
Sorotan berikutnya tertuju pada anggaran Rp150 juta untuk advertorial kegiatan pimpinan dan jasa publikasi.
Publikasi kegiatan pemerintah memang dapat menjadi bagian dari penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun, penggunaan anggaran publik tetap harus memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menjelaskan media apa saja yang akan digunakan, berapa jumlah publikasi, berapa nilai setiap kontrak atau paket pekerjaan, serta indikator manfaatnya bagi masyarakat.
Jangan sampai anggaran publikasi pemerintah hanya menghasilkan eksposur kegiatan pejabat, sementara informasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat justru tidak menjadi prioritas.
Hampir Rp200 Juta untuk Papan Bunga, Spanduk dan Baliho
Pos ketiga senilai Rp192.351.000 juga patut mendapat perhatian.
Anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari papan bunga digital dan manual, papan bunga duka cita digital, kalender dinding, spanduk, tinta printer hingga baliho digital.
Pertanyaan publik kembali muncul: seberapa besar kebutuhan riil untuk belanja tersebut sepanjang satu tahun anggaran?
Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu membuka rincian volume, harga satuan, spesifikasi, lokasi penggunaan serta mekanisme pengadaannya kepada masyarakat.
Ketika Pemulihan Pascabencana Masih Menjadi Pekerjaan Rumah
Persoalan anggaran ini menjadi semakin sensitif karena masyarakat di berbagai daerah masih menghadapi kebutuhan pemulihan pascabencana.
Warga yang rumahnya rusak membutuhkan tempat tinggal yang layak. Petani membutuhkan pemulihan lahan dan fasilitas produksi. Infrastruktur yang rusak membutuhkan perbaikan. Sementara keluarga terdampak membutuhkan bantuan kebutuhan dasar.
Dalam kondisi seperti itu, setiap rupiah anggaran daerah semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Persoalannya bukan semata-mata apakah publikasi pemerintah diperlukan atau tidak. Persoalan utamanya adalah apakah besaran anggaran tersebut benar-benar proporsional dengan kebutuhan, memiliki manfaat publik yang jelas, serta telah disusun berdasarkan prinsip efisiensi anggaran.
Bukan Sekadar Soal Foto dan Video
Kritik terhadap anggaran tersebut tidak berarti seluruh kegiatan dokumentasi, publikasi atau penyebarluasan informasi pemerintah harus dihentikan.
Namun, ketika nilainya mencapai ratusan juta rupiah, pemerintah wajib memberikan penjelasan yang mudah diakses masyarakat.
Berapa produk yang dihasilkan? Berapa harga setiap produk? Siapa penyedianya? Bagaimana proses pengadaannya? Apakah terdapat pembanding harga? Dan yang paling penting, apa manfaat langsungnya bagi masyarakat Bireuen?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bagian dari kontrol publik terhadap penggunaan uang negara.
Transparansi Menjadi Kunci
Pemerintah Kabupaten Bireuen sebaiknya tidak melihat kritik terhadap anggaran sebagai serangan politik atau upaya menjatuhkan pemerintah.
Sebaliknya, kritik publik merupakan konsekuensi dari penggunaan APBK yang bersumber dari uang masyarakat.
Jika seluruh anggaran tersebut memang telah direncanakan sesuai kebutuhan, harga wajar, prosedur pengadaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemerintah cukup membuka dokumen pendukungnya secara transparan.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidakwajaran dalam volume, harga, spesifikasi, atau proses pengadaan, maka persoalan tersebut layak diperiksa lebih lanjut oleh lembaga pengawasan sesuai kewenangannya.
Rakyat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang terlihat aktif di media. Rakyat membutuhkan pemerintah yang anggarannya benar-benar terasa manfaatnya.
Di tengah kebutuhan pemulihan pascabencana dan berbagai persoalan pelayanan publik, Rp842,351 juta bukan angka kecil. Karena itu, setiap rupiah harus dapat dijelaskan: untuk apa, berapa volumenya, siapa pelaksananya, berapa harga wajarnya, dan apa manfaatnya bagi rakyat.
Kini bola berada di tangan Pemerintah Kabupaten Bireuen. Publik menunggu penjelasan, bukan sekadar publikasi.(Ak)
