SIGLI – Ketika sebagian masyarakat Kabupaten Pidie masih berjuang memulihkan kehidupan pascabencana, alokasi belanja konsumsi rapat dan perjalanan dinas pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie justru menjadi sorotan. Nilainya tidak kecil. Salah satu pos anggaran tercatat mencapai Rp933.390.000 untuk belanja makan dan minum rapat, ditambah Rp184.220.800 untuk perjalanan dinas dalam kegiatan peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Al-Qur'an. Sabtu (31 Okt 2026).
Berdasarkan data perencanaan anggaran Januari 2026, sejumlah paket belanja makanan dan minuman rapat, belanja natura, serta perjalanan dinas tersebar di berbagai program dan kegiatan dinas tersebut.
Selain kegiatan peningkatan pengamalan Al-Qur'an, anggaran perjalanan dinas juga dialokasikan untuk program pembinaan dakwah, pengkajian syariat Islam, peradilan syariat, toleransi beragama, pengembangan masjid, hingga evaluasi kinerja perangkat daerah.
Besarnya alokasi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai arah prioritas penggunaan APBK Pidie. Terlebih, masyarakat masih menghadapi berbagai kebutuhan pemulihan pascabencana, mulai dari perbaikan tempat tinggal, pemulihan ekonomi keluarga, hingga pemenuhan kebutuhan dasar.
Persoalan yang menjadi perhatian publik bukanlah keberadaan kegiatan keagamaan itu sendiri, melainkan kewajaran biaya, efektivitas pelaksanaan, serta manfaat yang benar-benar diterima masyarakat dibandingkan dengan besarnya anggaran yang dialokasikan.
Alokasi Rp933,39 juta untuk makan dan minum rapat menjadi salah satu pos yang patut mendapat penjelasan terbuka dari pihak dinas.
Publik berhak mengetahui berapa kali kegiatan rapat dilaksanakan, berapa jumlah peserta yang terlibat, bagaimana standar biaya yang digunakan, serta apakah seluruh pengeluaran tersebut didukung bukti pertanggungjawaban yang sah.
Demikian pula anggaran perjalanan dinas sebesar Rp184,22 juta. Setiap perjalanan harus memiliki tujuan yang jelas, surat tugas, bukti pelaksanaan, laporan hasil perjalanan, serta keluaran kegiatan yang dapat diverifikasi.
Tanpa keterbukaan tersebut, besarnya anggaran berisiko hanya menjadi deretan angka dalam dokumen perencanaan tanpa kepastian mengenai efektivitas dan manfaatnya.
Sejumlah pertanyaan mendasar pun perlu dijawab:
- Apakah seluruh kegiatan rapat dan perjalanan dinas benar-benar dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan?
- Apakah biaya konsumsi, natura, transportasi, akomodasi, dan uang harian telah sesuai standar biaya pemerintah daerah?
- Apakah jumlah peserta dan frekuensi kegiatan sebanding dengan anggaran yang disediakan?
- Apakah perjalanan dinas menghasilkan capaian konkret bagi pembinaan syariat dan pelayanan keagamaan?
- Mengapa efisiensi anggaran, termasuk pemanfaatan rapat daring, tidak menjadi pertimbangan utama apabila kegiatan memungkinkan dilaksanakan tanpa perjalanan dinas?
Masyarakat mendesak Inspektorat Kabupaten Pidie, sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, serta lembaga pemeriksa yang berwenang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kewajaran dan efektivitas belanja tersebut.
Pemeriksaan perlu mencakup kesesuaian antara pagu anggaran, standar biaya, bukti transaksi, daftar kehadiran peserta, surat tugas, laporan perjalanan, hingga realisasi kegiatan di lapangan.
Apabila ditemukan indikasi pemborosan atau ketidaksesuaian penggunaan anggaran, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengawasan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, Dinas Syariat Islam Pidie perlu membuka informasi mengenai realisasi anggaran dan capaian program kepada masyarakat. Transparansi menjadi penting agar publik dapat menilai apakah anggaran yang dialokasikan benar-benar sebanding dengan hasil yang dicapai.
Program pembinaan Al-Qur'an, dakwah, pengembangan masjid, dan penguatan syariat Islam merupakan bagian penting dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Namun, besarnya anggaran operasional tidak boleh mengaburkan tujuan utama program tersebut. Pembinaan umat seharusnya tercermin melalui peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, penguatan lembaga dakwah, serta pelayanan yang menjangkau masyarakat hingga tingkat gampong, termasuk warga yang terdampak bencana.
Di tengah tuntutan pemulihan pascabencana, pemerintah daerah dituntut semakin cermat dalam menentukan prioritas belanja, memastikan efisiensi, dan menghindari pengeluaran yang tidak memberikan manfaat terukur.
Kini, publik menunggu penjelasan resmi Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie terkait dasar penghitungan anggaran konsumsi rapat Rp933,39 juta dan perjalanan dinas Rp184,22 juta tersebut.
Uang rakyat bukan sekadar untuk menggelar rapat dan membiayai perjalanan dinas. Setiap rupiah APBK harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Ketika warga masih berjuang bangkit pascabencana, transparansi dan efisiensi anggaran bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie maupun pihak terkait guna memberikan penjelasan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran tersebut.(Ak)
