Oleh: Yuyun Novia S.Th.I
Ada ironi ketika korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru diberi sekotak KFC. Situasinya mengingatkan kita pada anak kecil yang merengek, lalu diberi permen agar berhenti menangis. Tangisnya reda, tetapi penyebabnya belum tentu selesai.
Bantuan bukan pengganti keadilan. Kompensasi bukan pengganti akuntabilitas.
Korban membutuhkan pemulihan, penjelasan tentang penyebab keracunan, dan jaminan agar kejadian serupa tidak terulang. Publik berhak mengetahui bagaimana pengawasan pangan dijalankan dan siapa yang bertanggung jawab.
Persoalan MBG juga menyangkut prioritas anggaran. Pemenuhan gizi masyarakat merupakan kebutuhan penting, tetapi jangan sampai pembiayaannya mengorbankan pendidikan melalui pemangkasan anggaran yang justru melemahkan kualitas sumber daya manusia. Negara harus menetapkan prioritas berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan sekadar mengejar capaian program.
Dalam perspektif Islam, penguasa adalah ra'in (pengurus rakyat) yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Negara wajib menjamin kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pangan, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan harus berorientasi pada kemaslahatan, disertai pengawasan dan pertanggungjawaban yang nyata.
Pembiayaan kebutuhan rakyat semestinya dirancang melalui pengelolaan Baitulmal sesuai ketentuan syariat, termasuk optimalisasi sumber pendapatan negara yang sah, pengelolaan kekayaan milik umum, serta anggaran yang berkeadilan. Pendidikan tidak semestinya dijadikan korban demi membiayai program lain.
Rakyat tidak membutuhkan permen agar berhenti bertanya. Rakyat membutuhkan negara yang menunaikan amanah, bukan sekadar meredakan kemarahan.
