Yuliana S.Sos (Pemerhati Sosial)
Pemerintah Kabupaten Paser menggelar menggelar kegiatan rembuk stunting di hotel Kyriad Sadurengas, Selasa (26/3/2024), dalam rangka optimalisasi sinergitas lintas sektor guna menurunkan angkat stunting di daerah. Dalam sambutanya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, Romif Erwinadi, mengatakan rembuk stunting merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat untuk menurunkan kasus stunting.
Menurut Romif beberapa tahun terakhir Pemda hingga pusat sedang gencarnya memberikan perhatian terkait stunting. Hingga 2021 dikeluarkan Perpres No. 72 Tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergis, dan sinkronisasi. Dikatakan Romif, pada tahun 2023 terdapat 20 desa yang menjadi fokus penanganan stunting. Sementara pada tahun 2024 melonjak menjadi 47 desa yang menjadi fokus penanganan stunting.
Kasus stunting terus terjadi sampai hari ini. Alih-alih menangani akar masalah penyebabnya, pemerintah hanya fokus kepada solusi yang sampai sekarang tidak membuat kasus stunting berhenti. Upaya mereka hanya sebatas fokus kepada ketepatan dan disiplin mengonsumsi obat. Sementara bagi Kepala DPPKBP3A diminta untuk meningkatkan layanan KB dan edukasi bagi keluarga
berisiko stunting, serta mengupayakan audit stunting secara menyeluruh.
Persoalan stunting sebenarnya adalah bagian dari persoalan yang lebih mendasar, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Harusnya inilah yang menjadi fokus utama. Selama ini, negara kurang serius akan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan bagi rakyat. Akibatnya, banyak rakyat yang kekurangan gizi termasuk ibu hamil, bayi dan balita.
Negara harusnya memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan semua kebutuhan primer setiap orang secara menyeluruh, serta kemungkinan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kesanggupannya sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup tertentu. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan IsIam akan memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer ( sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan) bagi setiap individu rakyat. Kebutuhan gizi tiap orang akan terpenuhi, termasuk ibu hamil dan balita. Tidak hanya pangan, kebutuhan akan rumah yang sehat, air minum yang layak, sanitasi, edukasi, akses terhadap layanan kesehatan dan lain sebagainya. Semua di jamin oleh sistem pemerintahan islam.
