Oleh: Norma Yunita
(Pemerhati Sosial)
Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara, kini terus memperkuat komitmennya dalam memangkas kesenjangan pendapatan gender. Fokus utama kini bertumpu pada penguatan ekonomi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.
Sehingga Peningkatan kemandirian ekonomi perempuan bukan hanya masalah finansial, namun lebih kepada menekankan berbagai persoalan sosial dimasyarakat, jelas Hero Suprayetno, selaku PLT kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar. https://radarkukar.com/tekan-kesenjangan-pemkab-kukar-fokus-berdayakan-46-ribu-perempuan-kepala-keluarga/
Data yang diperoleh menunjukkan terdapat 46 ribu perempuan kepala keluarga di Kutai Kartanegara. Dan target nya kepala keluarga usia produktif menjadi sasaran utama program peningkatan kapasitas ekonomi pemerintah.
Hero menjelaskan bahwa perempuan kepala keluarga memikul beban keluarga yang sangat berat. " Selain mengurus rumah tangga, mereka juga menjadi penggerak utama ekonomi keluarga. Inilah yang menjadi fokus perhatian kami agar mereka lebih berdaya" tambahnya. Menurut mereka, jika ekonomi keluarga menjadi stabil, maka bisa memenuhi kebutuhan hak dasar anak, mulai dari pendidikan dan kesehatan.
Ironi ketika kita hidup dalam naungan sistem kapitalisme dimana para perempuan justru diberdayakan dalam sistem yang nyatanya tak berdaya dalam menopang ekonomi setiap keluarga.
Sebab dalam sudut pandang sistem kapitalisme, meskipun ekonomi keluarga menjadi lebih stabil, justru dengan pemberdayaan ini, perempuan dialihkan dari fitrah nya sebagai seorang ibu dan pengatur rumah tangga. Dengan mengesampingkan peran suami atau ayah sebagai penanggung jawab utama nafkah keluarga.
Seharusnya negara mensupport peran laki- laki sebagai kepala keluarga, bukan malah sebaliknya, perempuan yang diarahkan menjadi tulang punggung bagi keluarga. Hal ini makin menguatkan lemahnya peran negara dalam mengurusi urusan umat terutama dalam bidang ekonomi, Yang pada akhirnya para perempuan justru diberdaya oleh sistem yang rusak ini.
Jika ditelisik lebih dalam, pemberdayaan perempuan ini justru sebagai pengalihan tugas utama negara dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Negara membebankan tanggung jawab besar ini kepada setiap keluarga, terutama perempuan. Hal ini menjadi bukti bahwa negara gagal dalam mengurusi rakyatnya.
Padahal Kesuksesan suatu negara bisa dilihat dari perempuannya, jika semakin banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, hal ini justru semakin menguatkan bahwa kemiskinan semakin meningkat. Dalam sistem kapitalisme, perempuan dianggap hebat jika mampu menghasilkan keuntungan berupa materi.
Karena ini pula, banyak perempuan yang berfokus pada materi sehingga rela menjadi tulang punggung keluarganya, meninggalkan anak anaknya, serta mengesampingkan kewajibannya sebagai ibu. Ini dikarenakan dalam sistem kapitalisme, ekonomi, pendidikan dan kesehatan menjadi tanggung jawab setiap keluarga, bukan tanggung jawab negara.
Tentu hal ini sangat berbeda jauh dengan sistem pengaturan Islam. Di mana dalam negara Islam, tanggung jawab ekonomi dan pendidikan serta kesehatan adalah tugas negara. Negara akan menjamin ketersediaan kebutuhan pokok keluarga dengan harga terjangkau dan mudah untuk diakses, serta memastikan kualitas yang terbaik untuk rakyatnya.
Negara akan mengoptimalkan peran laki-laki sebagai penanggung jawab dalam hal penafkahan keluarga. Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisaa ayat 34: Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya..."
Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban negara dengan menyediakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan produktivitas laki-laki, sehingga mampu mencukupi biaya hidup keluarga mereka.
Dan bagi perempuan yang sudah tidak memiliki suami (Janda) atau wali keluarga, maka para perempuan ini akan menjadi tanggung jawab negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ketersediaan kebutuhannya.
Negara akan memenuhi kebutuhan primer dan komunal masyarakat, sehingga perempuan tidak terbebani tanggung jawab dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Ini dikarenakan perempuan adalah seseorang yang seharusnya dinafkahi, bukan yang menafkahi. Sebagaimana tercantum dalam QS. Al Baqarah ayat 233 berikut. “Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.”
Begitu pula dalam hal Pendidikan dan kesehatan negara juga akan meyediakan secara gratis bagi setiap rakyatnya, melalui pendanaan yang begitu besar dari Baitul maal yang dikelola oleh negara.
Kekayaan sumber daya alam yang berlimpah yang ada diperut bumi, seperti tambang, emas batu bara, nikel, air, dan lain- lain, maka ini akan dikelola oleh negara, dengan hasil keuntungan yang besar dan dialihkan kepada sarana dan prasarana yang mampu menunjang kesejahteraan rakyatnya.
Dengan pemanfaatan sumber daya alam ini, maka negara akan mempunyai dana yang begitu besar yang mampu memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Dengan demikian maka setiap keluarga pun mampu sejahtera dalam hal ekonomi pendidikan dan kesehatannya.
Perempuan didalam sistem Islam akan sangat di muliakan, bukan di berdaya untuk kepentingan ekonomi. Sebab Tugas utama perempuan adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, juga sebagai madrasah pertama bagi anak anaknya. Para perempuan akan diberikan pendidikan yang berasaskan Aqidah Islam, sehingga mampu menjadi perempuan-perempuan cerdas berideologi Islam yang bisa mencetak generasi emas penerus peradaban bangsa.
Perempuan yang menjalankan fitrahnya secara sempurna, yang tak mudah tergerus oleh jaman, karena dukungan besar dari negara. Inilah yang akan didapatkan jika negara mau menerapkan sistem Islam dalam kepemimpinannya. Dan bisa dipastikan bahwa kehidupan akan menjadi lebih baik dengan menjalankan aturan syariat Islam. Wallahu A’lam Bishowab.
