Oleh: Riska Amaliah
Satu bulan telah berlalu sejak bencana dahsyat melanda wilayah Sumatera, namun duka belum juga usai. Hingga penghujung Desember 2025, data menunjukkan betapa masifnya dampak yang ditimbulkan.
Mengutip laporan Detikcom, jumlah korban tewas akibat rangkaian bencana di Sumatera per 27 Desember telah mencapai 1.138 jiwa
https://news.detik.com/berita/d-8279961/update-korban-tewas-akibat-bencana-di-sumatera-per-27-desember-1-138-jiwa?utm_source=copy_url&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan nyawa manusia yang hilang di tengah lambatnya pemulihan dan minimnya mitigasi. Kondisi darurat di lapangan masih jauh dari kata pulih. Akses vital warga hingga hari ini masih bergantung pada jembatan darurat yang rawan ambruk.
Di Aceh, kita menyaksikan fenomena memilukan: bendera putih dikibarkan warga sebagai simbol keputusasaan karena bantuan tak kunjung merata. Bahkan, bibit-bibit disintegrasi muncul kembali dengan berkibarnya bendera GAM di beberapa titik sebagai sebuah sinyal kuat bahwa rakyat merasa negara absen saat mereka sangat membutuhkan perlindungan.
Lambannya penanganan ini memicu pertanyaan besar: ke mana anggaran penanganan bencana yang nilainya triliunan itu? Apakah ia terserap secara tepat sasaran, atau justru terjebak dalam birokrasi yang berbelit? Anggota DPR RI pun telah mendesak akselerasi revisi UU Penanggulangan Bencana demi respon yang lebih cepat. Namun, realitasnya, implementasi UU Kebencanaan saat ini tampak tumpul dalam menjamin keadilan bagi korban.
Ironisnya, di tengah carut-marut penanganan, suara kritis rakyat justru dibalas dengan intimidasi. Fakta terbaru yang mengejutkan adalah teror yang dialami oleh influencer Sherly Annavita. Setelah menyuarakan kritik tajam mengenai penanganan bencana di Aceh yang dianggapnya belum tuntas dan tidak profesional, kediamannya justru didatangi oleh orang tidak dikenal yang melakukan teror. Fenomena ini menunjukkan adanya upaya pembungkaman terhadap siapa pun yang berani membongkar kegagalan negara dalam mengurus rakyatnya.
Dalam sistem demokrasi-kapitalisme saat ini, pengambilan kebijakan sering kali didasarkan pada kalkulasi ekonomi dan efisiensi anggaran (untung-rugi). Rakyat hanya dianggap "beban anggaran", sehingga penanganan pascabencana cenderung minimalis dan birokratis.
Jika kita mau belajar dan melihat bagaimana Islam memandang tanggung jawab seorang pemimpin. Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah berat untuk mengurusi urusan rakyat (ri’ayah su-unil ummah). Rasulullah SAW bersabda:
"Imam (pemimpin) itu laksana penggembala (pengurus rakyat) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang digembalakannya." (HR Bukhari dan Muslim)
Islam memandang bahwa setiap detik keterlambatan dalam menangani bencana adalah sebuah kelalaian amanah yang akan dihisab di akhirat. Penanganan bencana seharusnya dilakukan secara cepat, terpusat, dan terkoordinasi penuh. Negara wajib menjamin kebutuhan dasar korban seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, hingga keamanan tanpa terikat logika efisiensi anggaran.
Selain itu, keselamatan jiwa adalah prioritas utama sebagaimana firman Allah SWT:
"...Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya..." (QS. Al-Ma'idah: 32)
Ayat ini menegaskan bahwa satu nyawa pun sangat berharga. Maka, membiarkan rakyat bertaruh nyawa di atas jembatan darurat yang rawan atau membiarkan mereka kelaparan hingga mengibarkan bendera putih adalah dosa besar dalam pandangan Islam.
Bencana di Sumatera adalah ujian sekaligus cermin bagi penguasa. Jika negara terus menggunakan logika kapitalistik dalam menangani bencana, maka keselamatan rakyat akan selalu menjadi taruhan.
Negara tidak boleh absen, tidak boleh beralasan "kekurangan anggaran", dan tidak boleh membungkam kritik dengan teror. Rakyat butuh pengayom, bukan sekadar penguasa yang pandai berhitung di atas penderitaan warganya.
Maka sudah saatnya kita kembali pada tata kelola yang menempatkan nyawa dan kemaslahatan umat di atas segalanya. Yaitu dengan menerapkan aturan berlandaskan Al Quran dan As Sunnah dalam konsep bernegara. Karena bukan sebuah ilusi untuk memulihkan kondisi yang sudah hancur, kita hanya butuh ridho dari Sang Pemilik alam semesta yang selama ini diabaikan aturannya sementara malah mengadopsi aturan kapitalis buatan manusia yang serakah hingga dampak yang dirasakan saat ini seharusnya menjadi pembelajaran untuk kita kembali padaNya dengan bertaubat dan menyerahkan kembali urusan bernegara pada aturan Sang Pencipta.
Wallahualam
