Oleh : Fani Ratu Rahmani (Aktivis dakwah dan Pemerhati Generasi)
Kebijakan penyelarasan atau sinkronisasi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri kembali digaungkan oleh pemerintah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan terus melakukan sinkronisasi program SMK dengan kebutuhan dunia kerja demi meningkatkan serapan tenaga kerja lulusan vokasi. Kepala Bidang SMK Disdikbud Kaltim, Surasa, menyebut bahwa sinergi dengan dunia usaha dan industri sangat penting agar lulusan SMK benar-benar terserap di pasar kerja. Bahkan, sektor kesehatan kini didorong agar mendapat perhatian penuh dari pelaku usaha, Kadin, dan pemangku kepentingan lainnya.
Kemendikdasmen terus memperkuat ekosistem pembelajaran vokasi yang terintegrasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Ada beberapa instrumen strategis yang diterapkan dalam program ini, yakni Link and Match, Dual System pembelajaran sistem ganda, Teaching Factory, magang wajib, hingga kelas internasional.
Penyelarasan ini juga didukung oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam rangka menyiapkan SDM yang mampu menghadapi transformasi industri digital dan ekonomi wilayah. Pemerintah memfokuskan pengembangan ini di berbagai wilayah pertumbuhan industri nasional guna mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal secara berkelanjutan. [Dilansir dari media CNBC Indonesia]
Secara kasat mata, kebijakan ini tampak seolah menjadi solusi atas tingginya angka pengangguran lulusan sekolah. Namun, jika kita cermati lebih dalam, arah pendidikan vokasi hari ini justru menunjukkan bagaimana pendidikan berada dalam jeratan sistem kapitalisme. Pendidikan tidak lagi diposisikan sebagai sarana membangun peradaban manusia, tetapi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan kepentingan industri.
Fenomena ini menunjukkan bahwa orientasi pendidikan dalam sistem kapitalisme adalah mencetak tenaga kerja siap pakai bagi dunia usaha dan dunia industri. Sekolah dipaksa menyesuaikan kurikulum berdasarkan kebutuhan pasar industri yang ada. Dampaknya, keberhasilan pendidikan saat ini diukur bukan dari kualitas kepribadian, ketakwaan, maupun kontribusi ilmu terhadap masyarakat, melainkan seberapa besar lulusan dapat terserap kerja di perusahaan-perusahaan.
Inilah sudut pandang pendidikan dalam kapitalisme yakni sekadar alat produksi ekonomi. Pendidikan yang seharusnya sarana membentuk manusia berilmu, berkepribadian mulia, dan mampu membangun peradaban kini tercederai dengan pemikiran yang bathil. Ironisnya, sekolah kini hanya menjadi “pabrik tenaga kerja” murah untuk menopang roda industri.
Sejatinya, pendidikan vokasi terbukti bukan solusi mendasar bagi masalah pengangguran. Faktanya, banyak lulusan SMK dan vokasi yang tetap sulit memperoleh pekerjaan. Data pengangguran nasional selama ini menunjukkan lulusan SMK justru sering menjadi penyumbang angka pengangguran terbuka yang tinggi. Jangankan lulusan SMK, lulusan sarjana pun juga ikut menyumbang angka. Hal ini membuktikan, bahwa masalah utama bukan sekadar ketidaksesuaian keterampilan dengan industri, tetapi cacatnya sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri.
Dalam sistem kapitalisme, lapangan kerja sangat bergantung pada kepentingan pemilik modal. Ketika industri membutuhkan tenaga kerja, maka rekrutmen dibuka. Namun ketika keuntungan menurun, PHK massal menjadi hal biasa seperti yang terjadi saat ini, Kalimantan Timur pun menjadi salah satu provinsi dengan jumlah PHK yang besar. Dan fatalnya, negara hanya bertindak sebagai regulator, bukan penanggung jawab utama kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, pengangguran menjadi persoalan yang terus berulang dan sulit diselesaikan.
Berbeda dengan Islam, Islam memandang persoalan pendidikan dan pekerjaan secara berbeda. Dalam Islam, penguasa adalah raa’in (pengurus rakyat) yang bertanggung jawab memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk pekerjaan. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Karena itu negara dalam Islam wajib memfasilitasi rakyat agar mampu bekerja dan memiliki penghidupan layak. Bentuknya bisa melalui pendidikan berkualitas, pemberian modal usaha, pengelolaan sumber daya alam, pembangunan industri strategis, hingga pemberian lahan bagi yang mampu mengelolanya. Negara mesti memastikan setiap individu warganya tercukupi segala kebutuhannya.
Sistem ekonomi Islam juga memastikan distribusi kekayaan berjalan adil dan tidak berputar hanya di kalangan elite pemilik modal. Allah Swt. berfirman:
“Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian.”
(QS. Al-Hasyr: 7)
Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menolak penumpukan kekayaan pada segelintir pihak sebagaimana yang terjadi dalam sistem kapitalisme hari ini. Dengan distribusi ekonomi yang adil, kesempatan kerja terbuka luas dan kesejahteraan masyarakat lebih mudah diwujudkan.
Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki orientasi yang jauh lebih mulia dibanding sistem kapitalis. Pendidikan Islam bertujuan membentuk kepribadian Islam sekaligus membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan terbaik. Negara menyiapkan sumber daya manusia unggul, bukan hanya “siap kerja”, tetapi juga ahli di bidangnya serta memiliki akhlak dan tanggung jawab terhadap umat.
Sejarah Islam pun membuktikan bagaimana negara benar-benar memperhatikan pendidikan dan pengembangan keahlian masyarakat. Pada masa Kekhilafahan Abbasiyah misalnya, lahir ilmuwan-ilmuwan besar seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Jabir bin Hayyan. Mereka bukan sekadar tenaga kerja industri, melainkan ilmuwan yang membangun peradaban dunia melalui ilmu pengetahuan.
Karena itu, solusi hakiki masalah pendidikan dan pengangguran bukan sekadar mengawinkan kurikulum dengan kebutuhan industri. Solusi mendasar adalah mengubah paradigma pendidikan dan sistem ekonomi yang menaunginya. Selama kapitalisme masih mendominasi, pendidikan akan terus diarahkan melayani kepentingan pasar dan pengangguran tetap menjadi persoalan yang tak kunjung selesai. Oleh sebab itu, sudah saatnya masalah sistemik ini digantikan dengan solusi mendasar yakni penerapan sistem islam kaffah dalam naungan khilafah islamiyyah. Wallahu a'lam bish shawab.
